Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menilai ada gejala kuat di masyarakat, yang mempertentangkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Mulai dari pertentangan Islam Vs Pancasila, hingga pertentangan NKRI Vs Khilafah. Bahkan, ada yang bertekad untuk mengubah Indonesia menjadi negara khilafah pada tahun 2024. Gerakan politik ini membawa pikiran dan semangat intoleransi, dan anti terhadap keberagaman.
"Menurut keterangan Polri, kelompok tersebut juga melakukan pendekatan kepada partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kalangan intelektual," kata Basarah dalam pengantar diskusi bertajuk "Dialog Peradaban : Nasionalis, Islam dan TNI/Polri : Siapa Melahirkan Harus Berani Mengawalnya" yang digelar di PP PA GMNI, Senin (22/7).
Padahal, kata Ketua PA Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini, para pendiri bangsa sudah sepakat menanggalkan identitas primordial, dan melebur ke dalam identitas ke-Indonesia-an dengan Pancasila sebagai tali pengikatnya.
Baca juga : Parpol Belum Maksimal Lakukan Pendidikan Politik
Dijelaskan, ada tiga komponen utama penopang Indonesia, yaitu golongan Islam, golongan nasionalis, dan TNI/Polri. Ketiga komponen itu merupakan komponen penopang bangsa, yang juga melahirkan Indonesia.
"Mereka memiliki tanggung jawab kuat untuk terus menjaga Indonesia dan Pancasila. Ketiga golongan itu sama-sama merebut dan mempertahankan kemerdekaan, dan terbukti konsisten menjaga prinsip-prinsip dan dasar negara. Setelah itu, mereka pun masih eksis dalam panggung politik dan sosial nasional," jelas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Sekjen PDI Perjuangan.
Senada, Kepala KSP Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, TNI memiliki tanggung jawab penuh dalam menjaga Indonesia. Ia menegaskan, TNI selalu berkomitmen dalam menjaga Pancasila.
Baca juga : Asbun Yang Bilang Ada Perubahan Kepengurusan Di DPP Partai Golkar
"Di sinilah tiga Komponen bangsa duduk bersama-sama. Kolaborasi dan sinergitas antar tiga kekuatan utama penopang Indonesia, harus terus terbangun. Kalau kita bersatu, saya pastikan negara luar akan takut," tegas Moeldoko.
Komitmen menjaga Pancasila juga ditegaskan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. "Kalau bicara TNI, ada Jenderal Soedirman. Siapa Soedirman, itu kan kader Muhammadiyah. Kalau bicara PNI ada Soekarno. Siapa Soekarno? kader Muhammadiyah. Muhammadiyah di tahun 2015 dalam Muktamar di Makassar juga menegaskan kembali komitmen terhadap Pancasila. Muhammadiyah menyebut negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah," jelas Abdul Mu'ti dalam forum sama.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini ), juga menyampaikan sejarah dan kontribusi NU kepada Indonesia. Contohnya, saat Resolusi Jihad Fii Sabilillah menghadapi agresi militer Belanda pada tahun 1945. Kemudian pemberian gelar kepada Bung Karno Waliyul Amri Bi Dharuri As-syaukah, diambil dari Kitab Ahkam As-Sultoniyyah karangan Imam Mawardi untuk menghadapi gejolak DI/TII pimpinan Kartosoewirjo.
Baca juga : 3 Inovasi KLHK Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019
"Penting dicatat juga. Pada Muktamar Banjarmasin tahun 1936. NU menawarkan konsep Darusslam, artinya negeri keselamatan, negeri kedamaian. Konsep inilah yang disebut sekarang dengan sebutan nation state," jelas Hilmy. [QAR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
