Dark/Light Mode

Gobel: Banyak Masyarakat Tertipu, LPS Harus Progresif Lindungi Publik

Selasa, 27 Desember 2022 21:03 WIB
Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dalam acara sosialisasi Peran dan Fungsi LPS, dalam Menjamin Stabilitas Sistem Perbankan di Indonesia di Hotel Damhil, Kota Gorontalo, Selasa (27/12). (Foto: Istimewa)
Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dalam acara sosialisasi Peran dan Fungsi LPS, dalam Menjamin Stabilitas Sistem Perbankan di Indonesia di Hotel Damhil, Kota Gorontalo, Selasa (27/12). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel menegaskan, kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan bagian dari praktik good governance dan modernisasi dalam penyelenggaraan negara.

“LPS menjamin dan memperkuat ketenangan publik dan kepercayaan publik, terhadap sistem keuangan dan perbankan nasional,” kata Gobel, Selasa (27/12).

Hal itu disampaikan Gobel, dalam acara sosialisasi Peran dan Fungsi LPS dalam Menjamin Stabilitas Sistem Perbankan di Indonesia di Hotel Damhil, Kota Gorontalo.

Acara yang terselenggara atas kerja sama LPS, DPR, dan Yayasan Cahaya Rakyat Gorontalo itu, juga dihadiri Plt Direktur Eksekutif Sumberdaya Manusia dan Administrasi LPS Rudi Rahman dan Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto.

Dimas mengatakan, kehadiran LPS tak lepas dari sejarah krisis 1998. Saat itu, ada sejumlah bank yang ditutup. Jumlah bank yang mengalami kredit macet, juga banyak.

Baca juga : Ajinomoto Ajak Masyarakat Terapkan Pola Hidup Sehat Di Tengah Kesibukan

Maka, untuk menjamin simpanan nasabah, pemerintah menjadi penjamin dan mengambil alihnya.

Berdasarkan pengalaman itu, dibentuklah LPS. Lembaga ini memiliki sistem yang siaga, bila ada masalah dengan dana publik di perbankan dan asuransi.

Keberadaan LPS terbukti efektif di tengah krisis 2008 dan 2014.

LPS hadir berkat UU No 24 Tahun 2004, dan berdiri resmi pada 2005.

Namun, walaupun sudah ada LPS, publik masih tetap dihadapkan pada sejumlah masalah. Misalnya, kasus pinjol illegal, investasi bodong, penipuan forex, dan lain-lain.

Baca juga : Masyarakat Boleh Cuti Libur Dan Jaga Prokes

“LPS harus progresif dalam memberikan perlindungan dan ketenangan publik. Karena di Gorontalo banyak yang tertipu oleh kasus-kasus tersebut. Saya sudah mengimbau kepada rakyat Gorontalo, agar jangan ikut-ikutan. Hati-hati dengan pinjol, forex, dan tawaran investasi,” katanya.

“Jadi jika mau pinjam atau investasi, lihat dulu. Sudah dijamin LPS atau belum? Jika ada, maka aman,” imbuh Gobel.

Secara umum, ekonomi nasional memberikan gambaran yang optimistis. Tetap tumbuh di atas 5 persen.

“Kita tetap optimis. Walaupun dibayangi kenaikan inflasi dan kondisi ekonomi global yang memburuk, akibat perang Rusia-Ukraina,” tutur Gobel.

Menurutnya, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Baca juga : Legislator Kota Bogor Ajak Masyarakat Jalankan Perda Perlindungan Disabilitas

Yakni mendorong UMKM, menjaga penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan mengawal ekspor.

Khusus untuk Gorontalo, kata Gobel, harus menjaga pertanian, kelautan, dan UMKM.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.