Data Penduduk Aman Kan?

 Sebelumnya 
Rencananya, aplikasi ini ter­integrasi dengan sistem layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ke­tenagakerjaan, layanan bantuan sosial dari pemerintah. Terma­suk, layanan Kartu Indonesia Pintar hingga keperluan check in di bandara dan stasiun kereta api.

Sementara anggota Komisi X Lestari Moerdijat mengingat­kan pentingnya mewujudkan satu data kependudukan sebagai acuan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Pe­manfaatan satu data kependudu­kan ini juga bagian dari upaya untuk memastikan agar proses pembangunan di berbagai bi­dang benar-benar tepat sasaran.

Baca juga : Kunjungi Taiwan, UI Tawarkan Kerja Sama Pendidikan

Lestari menuturkan, saat ini memang masih terjadi perbedaan data penduduk miskin di antar lingkup Kementerian/Lembaga. Seperti, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dipakai Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebu­dayaan (Menko PMK).

Data mereka kerap mencatat jumlah orang miskin di satu daerah dengan jumlah yang berbeda. Demikian juga dengan perbedaan data penyandang disabilitas yang dimiliki pemerintah dan data dari sejumlah yayasan serta lembaga tempat para penyandang disabilitas berhimpun.

Baca juga : KPK Tetapkan Rafael Alun Tersangka Pencucian Uang

Sementara laporan Badan Pusat Statistik (BPS) justru mengungkap jumlah penduduk miskin per September 2022 sebe­sar 26,36 juta orang. Sedangkan pada tahun yang sama penyan­dang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta orang.

“Kondisi beragamnya data ini harus diakhiri dan segera diwujudkan satu data kepen­dudukan yang akurat, melalui berbagai upaya pemutakhiran data,” ujarnya.

Baca juga : BPIP Kasih Pembekalan Ke Pejabat Administrator Dan Pengawas

Karena itu, Wakil Ketua MPR ini mendorong adanya satu data kependudukan yang akurat sebagai bagian dari faktor pen­dorong dalam percepatan pem­bangunan di sejumlah bidang. Terutama dalam hal pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

“Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya jumlah penduduk, upaya pemutakhi­ran data kependudukan ha­rus konsisten dilakukan secara periodik,” jelas politisi Fraksi Nasdem ini. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.