Dark/Light Mode

Soal Penempatan Perwira TNI Di Jabatan Sipil

DPR: Evaluasi Untuk Kebaikan

Rabu, 2 Agustus 2023 07:30 WIB
Anggota Komisi I DPR Ahmad Rizki Sadig. (Foto: Antara)
Anggota Komisi I DPR Ahmad Rizki Sadig. (Foto: Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mendukung kebijakan Presiden Jokowi mengevaluasi penempatan perwira aktif TNI/Polri di jabatan sipil. Evaluasi hal wajar untuk sebuah kebaikan.

Adapun evaluasi yang dilakukan Jokowi ini merespons kasus dugaan korupsi di Badan Pen­carian dan Pertolongan Nasional atau Basarnas.

“Evaluasi yang dimaksud seperti apa, saya belum tahu. Bahwa Presiden evaluasi untuk sebuah kebaikan, saya kira baik-baik saja,” kata anggota Komisi I DPR Ahmad Rizki Sadig di Jakarta, kemarin.

Baca juga : Ini Tips Aurel Hermansyah Persiapkan Hal Baru Untuk Anak

Dia menegaskan, penempatan atau penugasan para pejabat aktif TNI/Polri di luar lembaga sama sekali tidak menyalahi undang-undang. Bahkan, banyak perwira aktif ada di sejumlah jabatan sipil karena memang tempat tersebut membutuhkan kemampuan memimpin dari personel TNI. Jadi, tidak bisa begitu saja diserahkan ke pihak lain.

Adapun masalah yang me­nimpa dua perwira TNI di Basarnas, menurutnya, lebih kepada persoalan personel saja.

“Mungkin mekanisme penempatan saja yang lebih diperketat, sehingga tidak terulang lagi hal yang kurang baik ini,” terang anggota Fraksi PAN ini.

Baca juga : Pesan Jokowi Untuk Perwira Muda TNI-Polri: Jaga Integritas, Etika, Bantu Rakyat

Dia pun menolak tegas jika kasus dugaan korupsi di Basarnas ini, kemudian berimbas kepada penempatan perwira TNI di jabatan-jabatan sipil.

“Saya secara pribadi, kalau gudang itu ada tikusnya, ­jangan gudangnya yang dibakar. Tikusnya yang dicari dan dimusnahkan,” tegas anggota Badan Pengkajian MPR ini.

Rizki menilai, Basarnas selama dipimpin dari kalangan perwira TNI aktif, performanya cukup baik.

Baca juga : Stok Pupuk Subsidi Di Gudang Sergai Aman Untuk 3 Minggu Ke Depan

“Jangan menyalahkan penempatan perwira TNI di lembaga-lembaga itu. Mungkin yang perlu diperbaiki proses rekrutmen pada saat penempatan. Dan buat pakta integritas di lembaga masing-masing,” tambah dia.

Terpisah, anggota Komisi I DPR Dave Laksono menilai, evaluasi yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi karena melihat adanya kendala dalam tubuh TNI.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.