Dana Patroli Laut Mesti Diperbesar

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi IV DPR menyoroti kegiatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk bimbingan teknis (bimtek). Ditjen PSDKP ini mempunyai alokasi anggaran ketiga terbesar di KKP dengan persentase 16 persen lebih dari seluruh pagu anggaran di KKP.

“Tapi saya lihat uraian di PSDKP ini, banyak kegiatan terkait dengan bimtek,” kata anggota Komisi IV DPR Slamet dalam rapat kerja bersama para pejabat eselon I KKP di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Rapat membahas Rencana Kerja Anggaran KKP Tahun 2024 dan usulan program-pro­gram yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Baca juga : Sah, Benjamin Pavard Dicaplok Ular Besar

Slamet merasa perlu mendapat penjelasan dari para pejabat KKP lantaran volume kegiatan bimtek ini terbilang banyak. Bimtek tersebut, antara lain untuk su­pervisi monitoring dan evaluasi (monev), bimtek penanganan perkara, dan lainnya. Sementara, alokasi anggaran untuk kegiatan patroli pengawasan ruang laut masih minim.

“Bimteknya banyak sekali ini. Apakah pengamanan laut ini isinya hanya bimtek gitu? Apakah dengan bimtek, laut akan menjadi aman? Sementara ini kan ada PSDKP, ada Bakamla dan lainnya,” terang Slamet.

Senada, anggota Komisi IV DPR Darori mengatakan, ma­salah pengawasan di daerah yang berbatasan laut dengan Indonesia ini perlu menjadi perhatian.

Baca juga : Cegah Karhutla Saat El Nino, Gapki Dan Pemerintah Lakukan Modifikasi Cuaca

Saat ini ada sekitar 10 negara tetangga yang memiliki perba­tasan laut dengan Indonesia, mulai dari India hingga Aus­tralia. Sementara, kemampuan KKP melakukan patroli terhadap kegiatan penangkapan di daerah perbatasan ini sangat minim.

“Jadi pengawasan untuk perbatasan itu sangat kecil anggarannya, ya mungkin tidak sampai setahun (habis). Kemam­puannya mungkin 4 bulan saja. Sisanya bagaimana,” ungkap Darori.

Untuk itu, dia mendorong agar alokasi anggaran kegiatan patroli pengawasan ini perlu diperbesar. Sebab, perairan Indonesia rawan disusupi kapal-kapal nelayan asing.

Baca juga : Walk Out Delegasi Indonesia Di KTT Melanesian Diapresiasi

“Nelayan-nelayan Filipina, Thailand, Vietnam dan seterus­nya, itu sering masuk. Faktanya seperti itu,” ujar anggota Fraksi Gerindra ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.