Dark/Light Mode

Pendamping Desa Tidak Netral

Komisi V Sentil Mendes

Rabu, 29 November 2023 07:20 WIB
Anggota Komisi V DPR Djenri Alting Keintjem. (Foto: Ist)
Anggota Komisi V DPR Djenri Alting Keintjem. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti adanya isu para tenaga pendamping desa dikerahkan untuk mendukung partai dan capres tertentu jelang Pemilu Serentak 2024. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar diminta menjelaskannya

Anggota Komisi V DPR Djenri Alting Keintjem mem­pertanyakan netralitas tenaga pendamping desa ini ke Mendes.

“Benarkah pendamping desa ada afiliasi ke partai politik ter­tentu? Karena saya dapat bukti grupnya (WhatsApp group pendamping desa) mendukung salah satu partai dan calon presiden tertentu,” sentil Djenri dalam rapat kerja Komisi V DPR ber­sama Mendes di Gedung Parle­men, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Baca juga : Pengembangan Desa Berbasis Sawit, Dongkrak Ekonomi Pedesaan

Djenri siap menunjukkan saksi dan bukti langsung ke Mendes. Ada orang-orang yang tidak sejalan dengan partai atau calon presiden itu disisihkan sebagai tenaga pendamping desa.

“Bahkan tahun ini, katanya tidak bisa lagi direkrut jadi pendamping desa karena tidak sewarna, tidak sejalan. Itu saya minta klarifikasi. Tolong dijelas­kan,” ungkapnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menuturkan, dinamika jelang pemilu ini tidak hanya dihadapi para pendamping desa, tapi juga oleh para aparat perangkat desa. Yang terjadi, para perangkat desa ini sering­kali dipersulit, apalagi tidak sejalan dengan warna politik para kepala daerah.

Baca juga : Pemerintah Tak Kasih Ampun Pembuat Hoaks

“Itu terbukti di desa-desa, ke­cuali kepala desanya satu jalan dengan bupati waktu kampanye, ya dia dapat fasilitas bagus terus. Tapi yang lainnya menjadi alat tekan, supaya dia ikut jalan ke­selamatan dari pak bupati atau kepala daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, politisi banteng daerah pemili­han Sulawesi Utara ini juga menyesalkan terjadinya penu­runan anggaran di Kemendes PDTT setiap tahunnya.

Dia menilai aneh perlakuan Pemerintah terhadap kebijakan penganggaran ini. Walau semua Basis Data Terpadu (BDT) Pemerintah fokus ke desa, tapi dari sisi penganggaran, Kemendes PDTT malah dianaktirikan.

Baca juga : Gibran: Buktikan, Laporkan!

“Selalu saya katakan, mau bangun negara itu bangun dari desa. Apalagi, 80 persen masyarakat kita masih di desa tapi anggaran bukannya naik, malah turun terus,” katanya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.