Usut, Temukan Operatornya

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti mobilisasi pengungsi Rohingya ke Aceh. Mobilisasi ini terjadi lantaran ada pihak-pihak yang memanfaatkan masalah pengungsi, sehingga memicu terjadinya perdagangan manusia.

Karenanya, anggota Komisi III DPR Muh. Nasir Djamil mendesak United Na­tions High Commisioner For Refuges atau Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) bertanggung jawab atas terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pengungsi Ro­hingya.

“Ini menjadi ramai karena (pengungsi Rohingya) yang datang ke Aceh, bukan 10 orang saja, tapi sudah berduyun-duyun. Kenapa demikian, karena ada yang mobilisasi. Kalau su­dah seperti itu, pasti ada yang memanfaatkan,” tegas Nasir Djamil saat dihubungi, Sabtu (23/12/2023).

Sebab itu, dia memberikan apresiasi atas kesigapan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, yang mulai mem­bongkar kasus dugaan TPPO dalam mobilisasi pengungsi Rohingya ke Aceh.

Baca juga : Cegah Penyalahgunaan, Menkominfo Budi Arie Terbitkan Pedoman Etika AI

Diharapkan, kasus ini dibong­kar hingga tuntas, termasuk ke­mungkinan orang dalam (ordal) dalam perkara ini.

“Ini yang harus diusut apakah sebatas orang-orang yang di­tangkap atau ada operator lain yang menggerakkan ini karena kita tahu ini bukan (pelaku) tunggal. Jadi, jangan berhenti kepada pelaku yang ditangkap,” tegasnya.

Anggota Fraksi PKS ini me­nilai, UNHCR merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas mobilisasi pengungsi Ro­hingya di Aceh. Tidak mungkin para pengungsi Rohingya yang sebelumnya di tempatkan di kamp pengungsian di Bangla­desh, bisa leluasa keluar masuk ke Aceh tanpa sepengetahuan UNHCR.

Sebab itu, dia mendesak Pemerintah juga bersikap te­gas kepada Badan PBB urusan pengungsi ini agar masalah pengungsi ini jangan dibebankan ke Aceh. Dia tidak ingin gara-gara mobilisasi pengungsi ini, memicu konflik dengan masyarakat lokal di Aceh.

Baca juga : Demi Alasan Kemanusiaan, Pemerintah Tak Boleh Cuek

“Masyarakat Aceh ini bertanya ke saya, kenapa (pengungsi Ro­hingya) bisa leluasa masuk seperti jalan tol? Apa nggak ada lagi yang jaga laut kita. Ini tentu menjadi pertanyaan menarik. Pemerintah pusat berterus terang saja, harus jujur, jangan hanya bicara tapi (pengungsi Rohingya) ini terus dibiarkan masuk,” katanya.

Dia mendesak Pemerintah mengambil sikap apakah akan terus membuka atau menutup akses pintu masuk pengungsi Rohingya ke Aceh.

“Itu yang kita harapkan. Kalau mendarat, Anda angkut tapi jangan disimpan di tempat kami. Kan Pemerintah punya kuasa mencari tempat lain bagi para pengungsi ini,” katanya.

Kalau Pemerintah tidak mau seperti itu, maka pintu akses masuk pengungsi Rohingya melalui laut ditutup rapat.

Baca juga : Kejurnas PBSI, Persaingan Ketat Di Ganda Campuran

“Jangan dengan alasan kema­nusiaan kita juga menjadi korban. Tolong UNHCR juga sigap menyelamatkan mereka, mem­bawa ke tempat lain. Jangan kami dibenturkan. Ini yang penting,” tambahnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.