Pengadaan Vaksin PMK Diduga Rugikan Negara Rp 75,7 Miliar

 Sebelumnya 
Terpisah, salah satu sum­ber Rakyat Merdeka di inter­nal Kementan membenarkan temuan BPK dalam pengadaan eartag dan vaksin sapi di Ditjen PKH Kementan. Hanya saja, dia mengaku lupa berapa pengem­balian ke negara dalam pengadaan bermasalah tersebut.

“Tapi sepengetahuan saya, Itjen justru lebih besar (temuan kerugian negara) dari BPK. Angkanya di atas Rp 75 miliar,” katanya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Ditjen PKH Kementan Makmun menolak memberikan komentar terkait temuan BPK tersebut. Dia malah meminta persoalan ini ditanyakan langsung ke di­rektorat teknis.

“Mungkin ke Direktorat Tek­nis ya Pak. Mohon maaf kami sedang di lapangan semua,” kata Makmun.

Baca juga : KPK Taksir Kerugian Negara Rp 625 Miliar

Dirjen PKH Kementan Nas­rullah juga menolak memberikan pernyataan atas temuan BPK tersebut. Dia meminta agar masalah tersebut ditanyakan ke Itjen Kementan.

“Untuk lebih detail silakan dengan Itjen. Karena, kami hanya melaksanakan rekomen­dasi post audit pengadaan dalam keadaan tertentu,” katanya.

Sebelumnya, Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) juga tengah melakukan penyedilikan terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan sapi di Kementan tahun anggaran 2020.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan, laporan dugaan korupsi sapi ini sudah masuk ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK sejak tahun 2020.

Baca juga : Usut 8 Kasus TPPU Pada 2023, KPK Selamatkan Uang Negara Rp 525 Miliar

Menurut dia, pada tahun 2021 pimpinan KPK sudah memberi­kan surat disposisi ke bagian penindakan untuk menindaklan­juti laporan itu dengan melaku­kan penyelidikan. Namun rupa­nya, disposisi itu tidak pernah ditindaklanjuti.

“Ternyata itu tidak ditindak­lanjuti, baru kemarin-kemarin kita perintahkan untuk diperin­tahkan (buat) sprinlidik (surat perintah penyelidikan),” ungkap Alex.

Meski begitu, Alex belum mau membuka secara detail tentang dugaan korupsi tersebut.

“Tentu saya tidak akan me­nyampaikan. Kami masih men­cari. Penyelidik masih mencari peristiwa pidana, belum masih menyentuh pada orangnya atau orang yang diduga pelakunya. Akan didalami di proses penyelidikan,” tuturnya.

Baca juga : KPK Usut Dugaan Korupsi Di PT Pelni, Rugikan Negara Belasan Miliar Rupiah

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Rabu 31/1/2024 dengan judul Diungkap BPK Dalam Laporan IHPS I 2023, Pengadaan Vaksin PMK Diduga Rugikan Negara Rp 75,7 Miliar     

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.