DPR: Cukupkan Anggaran Untuk Pangan Dan Energi

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025. Diharapkan, ada anggaran yang cukup untuk pangan, energi, perlindungan sosial, dan subsidi untuk menjaga kelangsungan ekonomi masyarakat.

ANGGOTA Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengatakan, dukungan anggaran ini pen­ting untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah situasi perekonomian yang sulit. RAPBN 2025 harus dapat memastikan kemandirian pangan dan energi. Dua sektor ini ­stra­tegis lantaran menyangkut hajat hidup rakyat banyak, sekaligus ukuran bangsa lebih berdikari.

Edy juga mendorong belanja negara tahun 2025 juga harus menyediakan ruang fiskal untuk pendidikan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. “Sampai dengan pendidikan tinggi, sehingga dapat menapak jalan menuju Indonesia Emas 2045,” tegas dia saat membacakan Pandangan Fraksi PDI Perjuangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dalam RAPBN 2025 dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, kemarin.

Tidak hanya itu, dia juga meminta tarif baru Badan Penye­lenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak menjadi beban bagi rakyat dan menjamin bahwa seluruh rakyat terpenuhi jaminan pelayanan kesehatannya.

Baca juga : Nasabah Tajir Kian Gendut, Masyarakat Bawah Kempes

“Belanja modal diarahkan untuk menyediakan ruang fiskal bagi program-program Peme­rintahan yang baru berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pem­bangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang baru,” sambungnya.

Untuk itu, fraksinya mendorong agar kebijakan belanja negara benar-benar diarahkan untuk belanja rutin negara dalam memenuhi pelayanan kepada rakyat. Seperti, pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, subsidi, administrasi, keamanan, ketertiban, penanggulangan bencana, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan umum lainnya.

Hal ini penting mengingat 50 persen APBN saat ini digunakan untuk ASN dan operasional, sedangkan 50 persen lainnya ­untuk kepentingan rakyat. “Postur belanja Pemerintah pusat saat ini perlu diefisienkan, sehingga rakyat dapat memperoleh mafaat lebih banyak,” tegasnya.

Dia mengingatkan, sejatinya belanja negara yang baik memberikan jalan bagi terwujudnya kemampuan bagi rakyatnya. Kebijakan belanja subsidi juga sebesar-besarnya diarahkan untuk menjaga daya beli rakyat, meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan produktivitas, dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Baca juga : Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Kita Melambat

“Kebijakan transfer ke daerah diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah, dan antar daerah serta memperkuat pembangunan otonomi daerah. Meningkatkan alokasi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya.

Edy mengatakan, APBN sebagai bagian keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-­udangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan ber­tanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Penyusunan RAPBN juga harus berpedoman kepada RKP dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Adapun RKP disusun sebagai penjabaran dari RPJMN.

Saat ini, lanjutnya, RPJMN 2019-2024 sudah berakhir. Sehingga dasar-dasar penyusunan RAPBN 2025 masih perlu landasan RPJMN yang baru, yaitu RPJMN periode 2025-2029. “Karena itu penyusunan APBN 2025 saat ini berada pada keadaan transisi, yaitu dari masa Presiden di tahun terakhir Pemerintahannya kepada Pre­siden terpilih periode berikutnya,” katanya.

Sementara anggota Komisi IX DPR Dewi Asmara meng­apresiasi masuknya visi dan misi serta program unggulan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam dalam Kerangka Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2025. Ini penting dilakukan agar Pemerintahan yang akan datang dapat langsung melaksanakan programnya dengan dukungan anggaran yang mencukupi. Salah satunya, program makanan bergizi gratis untuk anak-anak di seantaro Nusantara.

Baca juga : DKI Nonaktifkan 213 Ribu NIK

“Kami mendukung penuh dimulainya program ini pada tahun 2025 sebagai langkah dan upaya nyata untuk menekan ­angka kemiskinan dan juga tentunya prevelensi stunting,” katanya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.