Dark/Light Mode
Menteri Trenggono Diminta Bikin Kebijakan Terukur
DPR: Ekspor Benih Dilarang,Penyelundupan Jalan Terus
RM.id Rakyat Merdeka - Senayan mengusulkan Pemerintah menerapkan kebijakan ekspor benih lobster secara terukur. Kebijakan ini sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menekan penyelundupan benih lobster
ANGGOTA Komisi IV DPR Suhardi Duka mengatakan, ekspor benih lobster ini agak peka karena kemarin-kemarin ditutup. Dan ini banyak kepentingan, cuannya juga banyak.
“Dua sisi kita melarang, tapi penyelundupan jalan terus. Negara loss, tidak dapat apa-apa,” kata dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/6/2024).
Karena itu, dia menyarankan agar Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono bisa mengambil kebijakan izin ekspor terukur, sehingga negara dapat menerima manfaat dari kegiatan ekspor benih lobster ini. Walau harus diakui, ekspor lobster ini lebih mahal dibanding ekspor benih lobster.
“Yang paling bagus memang ekspor lobsternya, dibanding baby (benih) nya kan. Akan tetapi kalau belum mampu diatasi secara seluruhnya penyelundupan itu, maka diatur ekspornya juga. Yang penting betul-betul terukur, jangan sampai habis. Terukur dan kita mendapatkan PNBP,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Suhardi mengapresiasi kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang intensif melakukan sosialisasi atas sejumlah peraturan KKP untuk meningkatkan PNBP.
Baca juga : Kemenko Polhukam Siap Perangi Pungli
Beberapa waktu lalu, banyak nelayan kaget dengan beberapa penerapan aturan dalam rangka upaya peningkatan PNBP. Namun semua diatasi karena ada sosialisasi yang masif kepada stakeholders.
“Alhamdulilah, dengan sosialisasi yang baik, sudah mulai nelayan kita tenang dan bisa memahami bahwa antara pengusaha, dengan nelayan miskin, itu beda perlakuannya,” sebutnya.
Begitu juga dengan sejumlah program percontohan yang menjadi andalan Program KKP di tahun ini. Salah satunya, program Kampung Nelayan Maju (Kalaju) yang terbukti mampu mengangkat derajat desa-desa nelayan yang awalnya kumuh, dan miskin, menjadi desa maju dan kini banyak disyukuri nelayan.
Dia pun mendukung penuh, kebijakan KKP yang bakal meningkatkan status desa nelayan maju, menjadi desa modern.
“Saya berikan dukungan dengan program yang seperti ini. Walau mungkin tidak bisa untuk seluruh Indonesia, tetapi kita bisa buat prioritas supaya bisa juga menjadi role model bagi gubernur atau bupati untuk memperbaiki desa-desa nelayannya,” tambahnya.
Sementara, Ketua Komisi IV DPR Sudin mendorong Pemerintah membuka peluang investasi untuk pengembangan budi daya benih lobster kepada Vietnam dan negara-negara lain.
Baca juga : Tolong, Website PPDB Online DKI Error Lagi...
“Negara lain pun kalau mau investasi, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, diundang dong. Seperti Malaysia, Filipina atau Kamboja, Thailand dan China,” saran Sudin.
Apalagi Menteri Trenggono, lanjut Sudin, baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Fuzhou, yang merupakan salah satu lokasi perikanan budi daya terbesar di Tingkok. Salah satu perusahaan China di sana menjadi penampung hasil budi daya perikanan dari Vietnam, dengan omzet mencapai Rp 2.400 triliun.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, China merupakan negara yang cukup berhasil dalam pemenuhan pangannya di mana 90 persen kebutuhan pangannya dipenuhi secara mandiri. Mereka hanya impor untuk komoditi yang memang tidak bisa diproduksi di dalam negeri, seperti gandum, dan berbagai jenis buah-buahan tropis seperti manggis dan durian. “Kita masih punya keunggulanlah,” tambahnya.
Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, tak kurang dari 500 hingga 600 juta bibit lobster yang rutin masuk ke Vietnam setiap tahunnya. Sementara harga benih lobster Indonesia ke Vietnam senilai 2 dolar Amerika Serikat (AS) per ekor.
“Jadi kalau 600 juta (benih lobster), berarti 1,2 miliar dolar AS. Tapi negara ini ekspor, seperak pun tidak dapat apa-apa. Seratus persen ke sana,” ungkapnya.
Untuk itu, KKP melakukan diplomasi dengan Pemerintah Vietnam untuk melakukan investasi di Indonesia. Hal ini dilakukan karena memang Vietnam merupakan negara yang telah terbentuk sistem budi daya benih lobsternya, mulai dari pakan, keramba, hingga budi dayanya. Sementara pembudi daya di Indonesia, sifatnya masih sporadis, dan berskala kecil. Sehingga untuk berkompetisi belum bisa.
Baca juga : Garuda Tidak Gentar Lawan Raja-raja Asia
“Maka kami mencoba, dari perhitungan kami, OK kalau saya tidak bisa mencegah (penyelundupan benih lobster) dengan peraturan yang sudah ada. Kalau begitu, ya sudah, saya buka (ekspor benih lobster) terbatas,” sebutnya.
Namun untuk bisa ekspor benih lobster ini, kata Menteri Trenggono, Vietnam harus melakukan budi daya di Indonesia. Nah, dari hasil diplomasi, sudah ada 5 perusahaan yang berinvestasi untuk pengembangan budi daya benih lobster ini, namun letaknya di laut lepas, antara Banyuwangi dan Bali.
“Total targetnya kira-kira 30 jutaan bibit setiap bulan. Jadi sekitar 360 juta (setahun). Anggap saja kalau 300 juta satu tahun, misalnya, kita kenakan 3 ribu rupiah ber bibit sebagai PNBP. Itu sudah dapat 900 miliar satu tahun walaupun itu sebenarnya tidak menghentikan penyelundupan yang ada,” bilangnya.
Selain Vietnam, Menteri Trenggono juga mengaku tengah mengundang salah satu BUMN Perikanan China untuk investasi di Indonesia. BUMN ini merupakan perusahaan yang menampung 98 persen hasil budidaya lobster Vietnam.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
