Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Kekhawatiran data pertanian yang dirilis Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 2018 lalu bakal membuat petani sengsara perlahan terbukti. Buktinya, di banyak daerah sentra padi, petani banyak menjerit karena pupuk langka. Pemerintah daerah protes alokasi pupuk subsidi buat petani dipangkas.
Anggota Komisi IV DPR, TA Khalid, menuding gara-gara data pertanian yang tidak akurat, masyarakat Aceh menderita kerugian besar. Data luas baku sawah di Aceh seharusnya seluas 230 ribu hektar, namun berdasarkan data malah menyusut menjadi 190 ribu hektar. Gara-gara luas sawah susut ini, petani Aceh banyak yang tidak menerima pupuk subsidi.
Baca juga : PDIP Masih Bertahan, Andi Arief Semakin Nyerang
"Ironinya, petani Aceh hanya menerima subsidi pupuk sebanyak 36 persen dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani yang diusulkan Dinas Pertanian Propinsi maupun kabupaten di Aceh. Apa Aceh pantas mendapatkan 36 persen dari RDKK? Padahal di Aceh ini kami punya pabrik industri pupuk," kata TA Khalid dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR bersama Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian (Kementan), PT Pupuk Indonesia, Himbara, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/1).
Data pertanian ini menjadi polemik setelah pemerintah melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 399/KEP-23.3/X/2018 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2018 seluas 7.105.145 hektar. Berdasarkan data itu, luas sawah menurun hingga kurang lebih satu juta hektar dibandingkan tahun 2016.
Baca juga : Ketua KPU Berharap Tak Ada Calon Tunggal Di Pilkada 2020
Mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman meyakinkan bahayanya data pertanian yang tidak akurat. "Kemarin data yang diambil BPS dan BPN disahkan, dan setelah dikroscek tim lembaga ternyata 92 persen sampel yang diambil salah. Kalau ini terjadi karena anggarannya sudah diketuk, nanti dampaknya tahun 2021. Pupuknya tidak disalurkan 600.000 hektare. Kalau itu terjadi, 2 juta orang tidak kebagian pupuk subsidi," katanya.
Kembali ke Khalid, Ketua DPD Gerindra Daerah Istimewa Aceh ini menegaskan gara-gara data pertanian ini, masyarakat Aceh menderita banyak kerugian besar. Sementara Aceh telah memberikan pengorbanan luar biasa, yaitu gas buat keperluan mendasar pupuk yang seharusnya dibeli pemerintah seharga 9,7 dolar AS per Mbtu, masuk ke pabrik pupuk dengan harga Rp 7,08 dolar AS per Mbtu. Dihitung-hitung, masyarakat Aceh mensubsidi pemerintah dari gas setidaknya Rp 65 milar per tahun.
Baca juga : Penelitian Dari Australia Jadi Vitamin Baru Untuk Pelabuhan Indonesia
"Jadi kami minta kerugian masyarkat Aceh ini dikonversi dengan pupuk subsidi yang pantas. Jika tidak, masalah pupuk ini tidak akan pernah selesai," tegas Khald seraya menagih data pangan yang pernah dijanjikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam 100 hari kerjanya. [KAL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
