Dark/Light Mode

Ibas Tekankan KEK Bitung Harus Terintegrasi Era Industri 4.0

Jumat, 14 Februari 2020 13:24 WIB
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Edhie Baskoro Yudhono (kanan) meninjau langsung KEK Bitung, Sulut, Kamis (13/2). (Foto: Istimewa)
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Edhie Baskoro Yudhono (kanan) meninjau langsung KEK Bitung, Sulut, Kamis (13/2). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Edhie Baskoro Yudhoyono mengapresiasi progres pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Sulawesi Utara (Sulut). Ia pun mengusulkan agar Pemprov Sulut bisa merancang "Investment Summit" untuk mengundang investor berinvestasi di KEK Bitung. Ia juga menyarankan agar KEK Bitung terintegrasi dengan era Industri 4.0.

Baca juga : Bandar Lampung Punya Perpustakaan Terintegrasi dengan Fasilitas Perpusnas

“KEK Bitung harus bisa terintegrasi dengan Industri 4.0, agar kawasan ini bisa terbuka dengan ‘global supply chains’. Kita ingin KEK Bitung ini mendunia, sehingga investor bisa datang dan berinvestasi di KEK Bitung,” katanya usai meninjau langsung KEK Bitung, Sulut, Kamis (13/2). Ibas datang dengan didampingi Wakil Gubernur Sulut Stevan Kandouw, Wakil Wali Kota Bitung, Ketua Bappeda Sulut, dan jajaran Kantor Administrator KEK.

Baca juga : Sebulan Buron, Harun Masiku Masih Hidup?

Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Ibas ini menekankan bahwa semua persoalan dan kendala yang dihadapi KEK Bitung harus diselesaikan. “Jangan sampai KEK Bitung menjadi troublemaker bagi para Investor. Kami yakin kita bisa duduk bersama untuk menyelesaikan masalah dan kendala yang masih dihadapi oleh KEK Bitung. Termasuk masalah pembiayaan, pembebasan lahan, dan regulasi,” ucap putra bungsu SBY itu.
 
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sulut Stevan Kandouw menjelaskan, KEK Bitung memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Bahkan saat ini sudah ada kurang lebih 35 investor yang siap berinvestasi di KEK Bitung. Akan tetapi, di tengah potensi ekonomi tersebut, KEK juga memiliki sejumlah kendala. Salah satu kendala terbesar adalah pembebasan lahan yang sepenuhnya belum selesai.

Baca juga : Gandeng Gapmmi, Menperin Genjot Investasi Industri Mamin

“Selain itu permasalahan regulasi yang masih cukup menghambat, contohnya perizinan ekspor yang sepenuhnya masih menjadi kewenangan pusat. Pentingnya kepastian hukum bagi kami ‘point of no return’, yang diharapkan Badan Anggaran DPR RI bisa memperjuangkan semua kendala yang ada di sini ke Pemerintah Pusat. Sehingga yang kita harapkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa menjadi lebih baik,” harap Stevan. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.