RUU PK-S Dibahas Setelah Pemilu

RM.id  Rakyat Merdeka - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) belum dibahas DPR. DPR baru membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk RUU itu di Komisi VIII. Namun, pembahasannya kemungkinan dilakukan setelah Pemilu nanti.

Demikian dijelaskan Anggota Komisi VIII DPR Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo dalam diskusi Forum Legislasi bertema “Progress RUU PK-S”, di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, RUU PK-S masih menunggu antrean di Komisi VIII.

“Kami sudah melakukan pertemuan dengan Panja Pemerintah satu kali dan beberapa Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pihak dan lembaga. RUU tersebut sudah masuk ke Komisi VIII sejak beberapa bulan lalu. Namun, pembahasannya harus menunggu antrean RUU lain yang masuk lebih awal, seperti RUU Praktik Pekerja Sosial (RUU Peksos),” ucap keponakan Prabowo Subianto itu.

Baca juga : RUU Koperasi Bisa Disahkan Setelah Reses

Dengan kondisi ini, politisi perempuan yang akrab disapa Sara ini memastikan bahwa informasi yang menyebut bahwa RUU PK-S sudah dibahas atau akan segera disahkan DPR, tidak benar. Dia kemudian menjelaskan urut-urutan pembahasan RUU ini. RUU PK-S disetujui menjadi RUU Inisiatif DPR tahun 2017. Setelah disetujui, RUU ini diajukan ke Badan Musyawarah (Bamus). Bamus kemudian menyerahkan pembahasan RUU ini ke Komisi VIII. Komisi VIII kemudian membentuk Panja untuk membahasnya.

Karena belum dibahas, tambah Sara, belum ada masukan-masukan dari masing-masing fraksi. Ada pun draf RUU PK-S yang beredar selama ini merupakan naskah awal yang diajukan lembaga dan masyarakat. Dari DPR belum ada.

“Yang merancang (RUU ini) adalah lembaga negara bersama dengan masyarakat melalui Forum Pengadaan Layanan. Mereka adalah pendamping dari korban kekerasan seksual di seluruh Indonesia,” tutur Sara. Dia pun memastikan, segala masukan dari masyarakat mengenai RUU ini akan ditampung.

Baca juga : KPSN Minta KLB PSSI Digelar Sebelum Pemilu

Di tempat yang sama, Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahei mendorong DPR segera membahas RUU PK-S. Sebab, keberadaan Undang-Undang (UU) PK-S nanti sangat mendesak. UU ini diharapkan akan menjadi solusi bagi kekosongan hukum bagi korban kekerasan seksual. “Sebagai bahagian dari masyarakat dan negara, kami mendorong agar RUU ini segera dibahas,” ucapnya.

Pembahasan ini, tambah Imam, juga sangat penting untuk menjawab desas-desus di masyarakat. Sebab, yang beredar di masyarakat saat ini, seolah-olah RUU ini sudah disahkan. Bahkan, ada kelompok-kelompok yang menolak dengan keras.

“Hal inilah sungguh kita sayangkan. Sebab, sesungguhnya ini belumlah apa-apa. Masih bisa menerima masukan-masukan dari masyarakat, termasuk juga komunitas agama,” jelasnya. 

Baca juga : Pembahasan RUU Migas Dilanjut Setelah Pemilu

Penolakan yang dicatat Komnas Perempuan di antarnya menyangkut bahasa. Ada kelompok masyarakat keberatan dengan kata ‘kekerasan’. Mereka dengan sreg dengan kata ‘kejahatan’.

“Masyarakat maunya menggunakan kata kejahatan karena cangkupannya lebih luas. Artinya, hanya satu individu yang dihukum yakni pelaku. Tidak menyentuh korban,” katanya. [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.