Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Propinsi Jawa Barat Rudy Susmanto menegaskan, ADKASI siap di audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Walaupun konsentrasi APBD kita saat ini difokuskan untuk penanganan penyebaran Virus Corona dan mendanai pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun kita siap diaudit oleh BPK RI menyangkut laporan keuangan daerah," ungkap Rudi yang juga Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini, disela acara forum Silaturahmi ADKASI Propinsi Jawa Barat, di Bandung, Kamis (10/9/2020).
Untuk diketahui, ada 18 Kabupaten anggota Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Propinsi Jawa Barat. Rudi berjanji, Apapun kebutuhan BPK akan dipenuhi agar proses audit berjalan dengan lancar.
Baca juga : Gatot: Saya Memang Gila
"Sudah menjadi tanggung jawab kita memberikan laporan keuangan yang transparansi dan akuntabel, kata Rudy Susmanto.
Disampaikan Rudy Susmanto yang beberapa saat baru terpilih sebagai Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Propinsi Jawa Barat secara bulat ini, ada dua hal strategis yang akan menjadi fokus kerja ADKASI Jawa Barat dalam beberapa tahun ke depan.
“Kami sudah menyamakan persepsi bahwa APBD Perubahan 2020 dan KUA PPAS 2021 dan APBD 2021 fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Baca juga : Altach vs Borussia Dortmund, Jadon Sancho Tetap Diangkut
Disamping itu terang Rudi, Kebijakan Umum Anggaran Plafond Penggunaan Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2021, juga memprioritaskan atau didorong pada percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai respon pandemi Covid-19.
"Ekonomi masyarakat diharapkan cepat tumbuh, bila ekonomi alami perlambatan dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keamanan nasional," tukas Rudi.
Sementara untuk mendorong perlindungan petani dan nelayan, kata politisi Partai Gerindra ini, masing-masing anggota ADKASI Jawa Barat sepemahaman, sehingga dua kegiatan prioritas tersebut akan dimasukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di masing-masing Kabupaten se Provinsi Jawa Barat.
Baca juga : Boyong RUU BPIP, Mahfud Sudah Siap Diserang
“Perda perlindungan petani dan nelayan akan menjadi payung hukum untuk membantu petani dan nelayan. Bahkan harus menjadi solusi dalam meningkatan derajat kehidupan kaum petani dan nelayan,” pungkas Rudi. [DR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
