Gerindra Tolak Izin Konsesi Bagi 7 Juta Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Fraksi Gerindra DPR tidak senang dengan langkah Pemerintah yang membagi-bagi lahan ke masyarakat. Termasuk konsesi pengelolaan hutan untuk 7 juta rakyat di program perhutanan sosial. Gerindra beralasan, konsesi itu bisa merusak hutan.

“Dalam Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, Pemerintah wajib merawat dan memperbaiki hutan yang kondisinya rusak. Tetapi, Pemerintah malah menjadikan masyarakat untuk melakukan tugas Pemerintah merawat dan memperbaiki hutan dengan program kehutanan sosial,” ucap anggota Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryo Sukartono.

Dalam informasi yang diterimanya, Pemerintah telah mengeluarkan surat izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial ke sekitar 7 juta warga. Warga tersebut dibolehkan menempati sekaligus mengelola lahan hutan seluas 14 juta hektare. Izin pemanfaatan hutan tersebut berlaku untuk masa konsesi selama 30 tahun.

Anggota Komisi V DPR ini menuding, program tersebut tidak baik. Sebab, hutan yang ada bisa rusak. Ekologi di hutan terganggu. Selain itu, bisa menimbulkan konflik sosial di kemudian hari.

Baca juga : Program Hutan Sosial Tingkatkan Ekonomi Rakyat

“Pemerintah seakan-akan mau menjadikan masyarakat sebagai tumbal untuk menjaga hutan. Padahal, (menjaga hutan) itu adalah kewajiban negara,” cetusnya.

Dia yakin, hutan tersebut tidak akan dirawat. Yang ada, pohon-pohonnya akan ditebangi masyarakat yang membuka lahan pertanian. Alhasil, hutan akan gundul. Fungsinya juga akan hilang.

“Orang-orang yang merawat hutan berjumlah 7 juta. Selain merawat, dia juga diminta untuk bercocok tanam di dalam hutan. Lha, kalau bercocok tanam di situ, tidak akan jadi hutan lagi. Jadi persawahan di situ. Itu adalah satu kesalahan kebijakan,” katanya.

Atas hal ini, Bambang merasa sia-sia selama ini menaikkan anggaran untuk kehutanan. Dia merasa, Pemerintah tidak menggunakan anggaran itu secara baik untuk merawat hutan. Buktinya, perawatan itu malah diserahkan ke masyarakat melalui program konsesi.

Baca juga : Gerindra Tantang PDIP Revisi UU Kejaksaan

Anggaran kehutanan memang terus meningkat. Pada 2012, anggaran baru sebesar Rp 3,5 tiliun. Sekarang, anggarannya menjadi Rp 7,8 triliun. Dia pun menuding Pemerintah telah salah kaprah dalam mengimplementasikan program kehutanan untuk rakyat.

Hutan, tambah Bambang, seharusnya menjadi sumber utama air dan ekosistem flora dan fauna. Makanya, harus dilindungi dan disterilkan dari manusia. Mengizinkan masyarakat mengelola hutan menunjukkan bahwa Pemerintah belum sepenuhnya berjiwa dalam memproteksi hutan.

Bambang lalu membandingkan pengelolaan hutan di Swedia dengan di Indonesia. Sebanyak 80 persen wilayah Swedia adalah hutan. Kata Bambang, Pemerintah Swedia lebih komitmen dalam memproteksi terhadap penanganan hutan di wilayahnya. Kontras dengan Indonesia yang begitu mudah menyerahkan pengelolaan hutan sosial ke pihak-pihak lain.

“Jadi, harusnya Pemerintah cerdas dan komit terhadap keahliannya bukan hanya pencitraan yang tidak bermanfaat,” pungkas dia.

Baca juga : Milenial Itu Ciptakan Lapangan Kerja, Bukan Cari Kerja

Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, program perhutanan sosial yang dijalankan Pemerintah bermanfaat untuk mempercepat pemerataan ekonomi. Program ini mampu menyediakan lahan bagi masyarakat kurang mampu. 

“Program perhutanan sosial ini merupakan salah satu kebijakan strategis Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi angka pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan," kata Darmin.

Dalam program ini, tambah Darmin, masyarakat tidak hanya diberikan akses mengelola. Masyarakat juga diberikan insentif ekonomi seperti bantuan permodalan, akses pasar, dan pendampingan yang dikelola secara klaster.

“Melalui sistem klaster ini, kami akan mendorong terciptanya transformasi ekonomi desa dari ekonomi yang subsisten ke komersial. Pemilihan tanaman budidaya serta pengelolaan hasil panen pun menjadi lebih baik," tambah dia. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.