Dark/Light Mode

Kalau Belum Siap, Sekolah Tatap Muka Ditunda Aja

Ketua DPD: Jangan Gambling Dengan Nasib Anak-anak...!

Senin, 23 November 2020 06:14 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti. (Foto/Ist)
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti. (Foto/Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengizinkan pemerintah daerah membuka kegiatan belajar tatap muka di seluruh zona risiko virus corona, mulai Januari 2021. DPD berpesan, langkah ini harus dipikirkan matang-matang.

“Wacana pembukaan sekolah di seluruh zona risiko Corona harus dibarengi persiapan matang. Jangan gambling dengan nasib anak-anak,” warning Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Baca juga : Nadiem Dengerin Keluhan Emak-emak

Menurutnya, pemda perlu mempersiapkan infrastruktur protokol kesehatan (Prokes) di sekolah, mengantisipasi penyebaran virus Corona. Ini bukan sekadar tanggung jawab pihak sekolah, tapi seluruh elemen pemerintahan hingga keluarga.

Selain sarana dan prasarana protokol kesehatan, sambung dia, pemda juga perlu membangun sinergitas dengan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 untuk membentuk Satgas di lingkungan sekolah. Dengan begitu, seluruh sekolah menerapkan protokol kesehatan secara tegas dan disiplin saat pembelajaran tatap muka dilakukan.

Baca juga : NU dan Muhammadiyah Minta Pilkada Ditunda, Fraksi PKB Yakin Jokowi Dengar dan Pertimbangkan

“Kehadiran Satgas di lingkungan sekolah, tak sekadar menegakkan aturan untuk menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Tapi, terlibat dalam pembahasan sistem shifting atau pembelajaran bergiliran seperti yang disyaratkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),” imbuhnya.

La Nyalla sepakat, penundaan kegiatan belajar di sekolah mesti dilakukan, jika pihak pemda menilai wilayahnya belum siap melakukan pembelajaran tatap muka.

Baca juga : Wakil Ketua KPK: Jangan Sampai Korupsi!!

“Kepala daerah harus menghitung secara matang pembukaan belajar tatap muka ini. Bila sekolah belum mampu menerapkan, jangan dipaksakan. Lebih baik belajar tatap muka tidak dilakukan,” urai dia.

Sebab, sambung La Nyalla, pembelajaran tatap muka di tengah situasi pandemi bersifat diperbolehkan, bukan kebijakan wajib. Selain Pemda dan pihak sekolah, kebijakan ini juga memerlukan dukungan para orang tua siswa untuk melepas anakanaknya beraktivitas di lingkungan sekolah.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.