Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi IX DPR Ahmad Zainuddin mengkritisi program-program yang dijalankan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurut Fraksi PKS ini, program-program BKKBN tidak sepenuhnya efektif dalam menekan pertambahan penduduk, utamanya di kota-kota besar seperti DKI Jakarta.
Berdasarkan temuannya, terjadi lonjakan tajam jumlah penduduk DKI Jakarta. Pada 2012, jumlah penduduk di Ibukota tercatat sebanyak 9,7 juta jiwa. Setahun kemudian, bertambah menjadi 9,8 juta jiwa atau naik 2,32 persen. Pada 2016, jumlah penduduk DKI naik menjadi 10,28 juta. Di 2017, naik lagi menjadi 10,37 juta jiwa. Dengan kenaikan ini, pada 2040, jumlah penduduk DKI diprediksi mencapai 11,28 juta jiwa.
Kondisi ini, kata dia, jelas bisa berdampak kurang baik bagi pembangunan. “Peningkatan jumlah penduduk di Jakarta ini tentu akan berdampak pada persoalan sosial kependudukan yang makin kompleks,” kata Zainuddin, di Jakarta, kemarin.
Baca juga : Produksi Jagung Diramal Tembus 29,93 Juta Ton
Kata dia, kenaikan penduduk yang cukup signifikan ini karena program-program BKKBN tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Dia lalu menyoroti Program Sosialisasi Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Keluarga Berencana (KB). Dia melihat, program ini mandek. Padahal, program sosial seperti ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. “Jika benar (bermasalah), ini sangat disayangkan,” cetusnya.
Zainuddin membeberkan, hasil evaluasi yang dilakukan pada 2018, ada beberapa program BKKBN tidak berjalan. Akibatnya, tak sedikit pasangan baru menikah belum memahami bagaimana merencanakan pembangunan keluarga yang sehat dan sejahtera. Jakarta juga tengah mengalami ancaman ledakan penduduk akibat urbanisasi dan angka kelahiran yang tinggi.
Zainuddin mengaku belum tahu persis penyebab mandeknya program-program di BKKBN. Dia hanya memastikan, Komisi IX DPR akan mengkonfirmasi langsung ke BKKBN dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Pemprov Jakarta terkait hal tersebut.
Baca juga : 4 Titik Rusak, Jalan Trans Papua Sudah Tembus 909 KM
Dia juga heran dengan kondisi di Jakarta. Sebab, Sosialisasi Advokasi KIE di daerah lain berjalan baik. “Ada apa dengan Dinas PPAPP DKI?" imbuhnya.
Zainuddin mengingatkan, sosialisasi KB merupakan salah satu program strategis Pemerintah. Program ini masuk ke dalam agenda RPJMN 2015-2019. Pemerintah Pusat menurunkan anggaran untuk program BKKBN ke Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp 7,2 miliar di 2018. Seharusnya, sosialisasi penyadaran tentang problem keluarga dan kependudukan kepada masyarakat terus dilakukan.
“Ini juga terkait komitmen program kerja dan anggaran yang dibahas bersama Komisi IX dan BKKBN. Jika tidak berjalan, berarti ada anggaran yang tidak terserap. Kami akan bahas ini di Komisi IX," pungkasnya. KAL
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
