Dark/Light Mode

Corona di Luar Jawa-Bali Melonjak

Lestari: Pejabat Harus Kasih Contoh Disiplin PPKM

Selasa, 10 Agustus 2021 08:16 WIB
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. (Foto: Ist)
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Jumlah kasus harian Covid-19 di luar Jawa-Bali mendominasi total kasus nasional. Tokoh masyarakat, tokoh agama dan para pejabat daerah harus memberi teladan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian penyebaran Corona.

"Sangat memprihatinkan, di saat virus korona merebak di sejumlah daerah, di saat yang sama terungkap sejumlah politisi, lurah dan tokoh agama di beberapa daerah kedapatan melanggar PPKM di sejumlah daerah," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/8).

Saat membuka rapat terbatas, Sabtu (7/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pergerakan kasus baru di luar Jawa-Bali meningkat signifikan dalam dua pekan terakhir, di saat tren kasus di Jawa-Bali justru mulai menurun.

Baca juga : Perjuangan Luar Biasa, Menpora: Terima Kasih Ahsan/Hendra

Data pemerintah pada 25 Juli 2021, tambahan kasus Covid-19 harian di luar Jawa-Bali mencapai 13.200 kasus atau 34 persen dari total kasus baru nasional. Pada 1 Agustus 2021, wilayah luar Jawa-Bali menyumbang 13.589 kasus baru atau 44 persen dari total kasus baru nasional. Kemudian pada 6 Agustus 2021, porsi Luar Jawa-Bali mencapai 21.374 kasus, setara 54 persen dari total kasus baru nasional.

Sangat disayangkan seiring dengan catatan peningkatan kasus harian di luar Jawa-Bali itu, ujar Lestari, pada Minggu (8/8), sejumlah politisi terjaring razia, diduga melanggar kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Sumatera Utara.

Bukan hanya politisi, ungkap Rerie, sapaan akrab Lestari, di sejumlah daerah juga kedapatan lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dengan sengaja menggelar pesta pernikahan di tengah kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.

Baca juga : Pemerintah Monitor Ketat Kasus Covid-19 Di Daerah

Menurut Rerie, para tokoh masyarakat, tokoh agama dan politisi seharusnya menjadi panutan masyarakat dalam pelaksanaan sejumlah kebijakan pengendalian Covid-19 di tanah air. Bukan malah memberi contoh melanggar kebijakan, tambahnya, yang berdampak akan menghambat upaya pengendalian Covid-19 di negeri ini.

"Para tokoh masyarakat, tokoh agama dan politisi itu merupakan panutan masyarakat. Bila mereka sengaja melanggar kebijakan PPKM, tentu banyak masyarakat akan mengikuti perilaku para tokoh tersebut," ujar Rerie yang juga anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu.

Perilaku para tokoh masyarakat, tokoh agama dan politik di sejumlah daerah itu, tegas Rerie, harus segera ditertibkan lewat mekanisme yang berlaku. Para tokoh dan pemimpin di setiap tingkatan wilayah di negeri ini, ujar Rerie, wajib meningkatkan sikap keteladanan terhadap masyarakat, dalam menjalankan kebijakan pengendalian Covid-19 yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca juga : PPKM Mikro Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini 43 Daerah Yang Diperketat

Saat ini, tegas Rerie, Ibu Pertiwi sangat berharap pada komitmen seluruh anak bangsa, untuk bersama-sama menjalankan semua strategi yang telah ditetapkan pemerintah, agar mampu segera mengendalikan Covid-19 di tanah air.

"Para pendiri negeri ini telah memberi teladan, bahwa dengan komitmen yang kuat dari seluruh anak bangsa, kemerdekaan Indonesia bisa diwujudkan. Di masa pandemi ini, saya sangat berharap komitmen kuat dari seluruh elemen masyarakat bisa diwujudkan demi membebaskan negeri dari ancaman Covid-19," pungkas Rerie. [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.