Dark/Light Mode

Jadi Wakil Ketua DPR Bidang Polhukam, Ini Isu-isu Yang Diperhatikan Lodewijk

Kamis, 30 September 2021 20:04 WIB
Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus dilantik menjadi Wakil Ketua DPR. (Foto: Patra/RM)
Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus dilantik menjadi Wakil Ketua DPR. (Foto: Patra/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus menyampaikan isu-isu yang menjadi perhatiannya setelah sah dilantik sebagai Wakil Ketua DPR bidang Bidang Politik dan Keamanan (Polhukam). Wakil Ketua DPR Bidang Polhukam bertugas mengkoordinatori Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Legislasi, dan Badan Kerjasama Antar-Parlemen. 

Di Komisi I DPR, ada beberapa isu yang menjadi perhatian Lodewijk, seperti pengamanan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. "PON Papua menjadi pertaruhan bangsa ini. Bagaimana dengan kondisi pandemi dan situasi Papua saat ini, maka PON bisa dilaksanakan dengan baik," kata Lodewijk, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/9), seperti dikutip Antara.

Baca juga : MU Ke Bandung, RD Jempolin PT LIB Yang Disiplin Terapkan Prokes

Selanjutkan, terkait pergantian Panglima TNI. Dia berharap, Presiden Jokowi segera mengajukan nama calon Panglima TNI kepada DPR untuk menjalani fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan.

Dia mengatakan, Marsekal Hadi Tjahjanto akan pensiun pada 1 Desember 2021. Dengan kondisi ini, diharapkan setelah DPR I selesai reses pada 8 Oktober sampai 7 November, Indonesia sudah memiliki Panglima TNI baru.

Baca juga : Jokowi Minta Stop Ekspor Bahan Mentah, Indef: Bisa Tingkatkan Ekonomi

"Terkait Kementerian Luar Negeri (Kemlu), kita penting melakukan diplomasi vaksin untuk mencapai kekebalan komunitas sebesar 70 persen. Kemlu dengan para dubes yang tersebar di seluruh dunia bisa melaksanakan diplomasi politik untuk mengejar target tersebut," ujarnya.

Terkait isu di Komisi II DPR, lanjut Lodewijk, ada penyelenggara Pemilu. Dia menyatakan, Pemerintah perlu menyimulasikan terkait jadwal Pemilu 2024, karena masih adanya perbedaan pendapat.

Baca juga : Ketua Komisi X DPR: Buku, Instrumen Utama Gerakan Literasi

Lodewijk menerangkan, awalnya muncul wacana Pemilu 2024 dilaksanakan 21 Februari 2024. Kemudian ada perubahan, karena Pemerintah meminta menjadi 15 Mei 2024.

Untuk di Komisi III DPR, kata Lodewijk, isu yang menjadi perhatian terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.