Wajah Pelabuhan Muara Baru Buruk Rupa, KKP Malu Dong...

 Sebelumnya 
Bukan hanya karena sistem administrasinya yang rigit, lanjutnya, tapi syarat untuk mendapatkan bantuan terbilang sangat berat. “Kalau orang minjam ke BLU dan BRI, itu lebih cepat cair BRI. Padahal statusnya BLU. Modal dan putaran dananya pun riil,” katanya.

Politisi PAN ini merekomendasikan sejumlah nelayan untuk mendapatkan akses permodalan di BLU ini, tapi ternyata semuanya mengeluh dan protes lantaran proses pencairannya rumit. Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) diminta tidak ragu memecat Direktur BLU LPMUKP Syarif Syahrial. “Kalau saudara Syahrial ini tidak mampu jadi direktur ya ganti saja,” tegasnya.

Baca juga : Perbasi Bakal Gelar Webinar Kepelatihan Bola Basket

Anggota Komisi VI Riezki Aprilia menambahkan, postur anggaran KKP saat ini terbilang cukup besar. Sayangnya, keberpihakan KKP ke nelayan dan masyarakat pesisir itu tidak terlihat. Padahal, mereka ini adalah kelompok ma­syarakat yang paling rendah nilai tukarnya. “Permasalahan KKP itu selalu sama. Tidak berpihak kepada masyarakat nelayan yang mana, mohon maaf, dibanding petani nilai tukarnya paling kecil,” tegasnya.

Riezki juga menyatakan keberatan dengan program Shrimp Estate (budi daya udang berskala besar) yang mulai dikerjakan KKP tahun depan. Pasalnya, program yang menelan biaya dari APBN sebesar Rp 250 miliar ini belum menyentuh langsung kepada kehidupan para nelayan.

Baca juga : Rosan: Pemerintah Netral Dalam Pemilihan Ketua Umum Kadin

Sementara itu, Sekjen KKP Antam Novambar mengatakan, semua pelabuhan perikanan yang ada saat ini semua sudah di bawah tanggung jawab Dirjen Perikanan Tangkap KKP. Karena itu, jika dalam pengelolaannya terjadi permasalahan, akan menjadi tanggung jawab di direktorat yang bersangkutan.

“Jadi kalau wajah pelabuhan apalagi yang internasional buruk rupa, itu Dirjen Tangkap yang akan bertanggung jawab berdasarkan Kepmen baru termasuk di Muara Baru,” tegasnya.

Baca juga : Negeri Sakura Minta Tambahan Vaksin...

KKP, lanjutnya, sudah menginstruksikan setiap program termasuk pengadaan, sudah harus mulai berjalan dari awal tahun. Tidak seperti sekarang, jelang akhir tahun masih ada yang belum tuntas. “Tidak boleh lagi main di belakang dalam arti kata di akhir tahun. Maunya saya itu Juli semua sudah tuntas. Jadi Kemenkeu tidak refocussing kita, karena uangnya sudah digunakan,” katanya. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.