Pembangunan Infrastruktur Harus Diawasi Secara Ketat Agar Tidak Bocor

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhamad Arwani Thomafi kembali mengingatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk berhati hati dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur. Pengawasan pembangunan infrastruktur harus diawasi secara ketat agar tidak bocor.

Pasalnya, akhir-akhir ini, banyak sekali proyek infrastruktur menjadi kasus paling dominan yang ditangani lembaga antirasuah Kuningan. Sepanjang 2020, sampai Maret 2021, ada 36 kasus korupsi pembangunan infrastruktur. Pelakunya beragam, paling banyak adalah kepala daerah, anggota BPK, DPR, dan pejabat setingkat kepala dinas.

“Kami di Parlemen selalu mengingatkan, baik kepada mitra kerja maupun anggota DPR sendiri agar tidak main main terhadap pembangunan infrastruktur. Jangan sampai infrastruktur itu mangkrak hingga merugikan negara serta sepi dari akses masyarakat,” kata Arwani kepada Rakyat Merdeka, Minggu (14/11).

Baca juga : Membaca Harus Jadi Budaya Kolektif Bangsa

Karena itu, Arwani meminta agar pembangunan infrastruktur, baik di Pelabuhan, Bandara,  Pembangunan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Bendungan, Terminal dan lainya diawasi dengan ketat.  

“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada aparat hukum untuk menilai dan menindaklajutinya jika ditemukan terjadinya penyimpangan dalam pekerjaan infrastruktur. Jangan sampai infrastruktur digarong oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” tegas Arwani.

Menurutnya, korupsi tidak hanya terjadi di sektor infrastruktur saja. Tapi disemua program kementerian juga rawan terjadi, seperti pendidikan, kesehatan, pertahanan dan lainnya. 

Baca juga : Percepat Pembangunan Desa, Gus Halim Sowan Ke Sultan HB X

“Semua program dan anggaran negara harus dikelola dengan baik. DPR terus mengingatkan Pemerintah supaya program tersebut dapat berjalan baik dan dirasakan oleh masyarakat,”  tuturnya. 

Lebih lanjut Politisi PPP ini menyebut, perencanaan infrastruktur yang digagas Presiden Jokowi saat ini berjalan cukup baik di tengah pandemi Covid-19. Pembangunan infrastruktur juga berdampak positif bagi pemulihan ekonomi.

“Evaluasi terus kita lakukan agar pembangunan infrastruktur benar benar tersambung dari hulu dan hilir. Misalnya, Pelabuhan. Akses Pelabuhan gmn? Fasilitas yang disediakan Pemda apa? Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa bergerak dan dirasakan masyarakat,” pungkasnya. 

Baca juga : Fasilitas Publik Harus Dijaga Ketat, Agar Tidak Kebablasan

Sementara, Ketua Umum Aliansi Pemerhati Parlemen Indonesia (APPI) Aris Manji  mendesak Komisi V DPR untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan cermat terhadap proyek pembangunan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), khususnya di Semarang Barat, Jawa Tengah.


APPI menduga kuat, proses tender proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu syarat penyimpangan. Salah satu indikasinya, proses evaluasi teknis yang justru diabaikan oleh PUPR. [MFA]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.