Kalau Serius, Sebulan Kelar

 Sebelumnya 
Anggota Komisi II DPR ini yakin, pemutakhiran data pemilu dapat dilakukan dengan cepat jika ada kemauan. “Cukup sekali waktunya sebelum 2024. Sebulan jadi ini kalau serius dan cermat,” kata Arif.

Dia mengaku sudah lama mengusulkan adanya lembaga khusus yang memgurusi data. Nantinya, lembaga ini menjadi referensi data yang valid dan mutakhir untuk seluruh kebutuhan bernegara. Dari pemilu, hingga urusan bantuan sosial. Kalau nggak ada dan sifatnya hanya koordinasi, tak akan pernah beres.

Baca juga : Dinkes Lumajang: Data Sementara, 48 Korban Letusan Semeru Alami Luka Bakar

“Tujuh kali kiamat, masalahnya sama. Pasti setiap ada momen, misalnya pemilu, akan terulang data ganda, palsu, dan sejenisnya,” tandas Arif.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong KPU melakukan pemutakhiran data, sinkronisasi, dan kerja bersama untuk SDI. Hal ini dilakukan agar tidak muncul data palsu yang bisa dimanfaatkan oknum politik untuk memanipulasi hasil Pemilu.

Baca juga : Pemerintah Perlu Revisi Regulasi Vape

“Jangan sampai data-data palsu dipakai untuk pendaftaran partai politik, calon independen atau kepala daerah. Sehingga mengantarkan orang-orang yang tidak mewakili pilihan rakyat bisa jadi pemimpin,” kata Moeldoko saat menjadi pembicara dalam webinar bertema Satu Data Pemilu untuk Satu Data Indonesia yang digelar KPU, di Jakarta, belum lama ini.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan SDI yang diatur dalam Perpres Nomor 39 tahun 2019. Kebijakan ini diharapkan menjadi kunci berbagai permasalahan data di Indonesia. Misalnya, sulitnya mendapatkan data termutakhir dan berkualitas akibat tidak adanya koordinasi antarinstitusi. Sehingga data yang dihasilkan sering tumpang tindih dan tidak sinkron.

Baca juga : MPR Raih Anggota JDIHN Terbaik V Kategori Lembaga Negara

KSP, kata Moeldoko, dalam proses debottlenecking, sering kesulitan mendapat data mutakhir. Sehingga KSP bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan kementerian atau lembaga kunci, menginisiasi, dan merumuskan kebijakan SDI ini. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.