Dark/Light Mode

Amankan Pemilu, LGP Bentuk Brigade 2 Batalyon Di Setiap Kab Kota

Kamis, 14 April 2022 00:23 WIB
Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar - Puan (LGP) Mochtar Muhamad (tengah) saat acara buka puasa Dewan Pimpinan Pusat Laskar Ganjar-Puan (DPP LGP) dan Brigade Laskar Ganjar - Puan (LGP) di Graha SS Grand Galaxi Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/4).
Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar - Puan (LGP) Mochtar Muhamad (tengah) saat acara buka puasa Dewan Pimpinan Pusat Laskar Ganjar-Puan (DPP LGP) dan Brigade Laskar Ganjar - Puan (LGP) di Graha SS Grand Galaxi Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/4).

RM.id  Rakyat Merdeka - Akhir akhir ini suhu politik di Indonesia mulai memanas. Hal ini dipicu tentang wacana Penundaan pemilu 2024 yang dilontarkan elit politik. Terlebih soal 'Big Data' yang membuat situasi semakin gaduh.

'Kami Laskar Ganjar Puan (LGP) akan mengantisipasi itu," ujar Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar - Puan (LGP) Mochtar Muhamad saat acara buka puasa Dewan Pimpinan Pusat Laskar Ganjar - Puan (DPP LGP) dan Brigade Laskar Ganjar - Puan (LGP) di Graha SS Grand Galaxi Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/4).

Baca juga : Ramadhan Hingga Idul Fitri, Stok Dan Harga Pangan Di Kalsel Aman

Menurut pria yang akrab disapa M2 ini, Presiden Jokowi perlu melakukan evaluasi terhadap menterinya yang melontarkan pernyataan soal penundaan pemilu 2024 yang bertentangan dengan konstitusi. Ini akan membuat suhu politik semakin memanas.

"Evaluasi perlu dilakukan, kalau tidak, bisa jadi Pak Jokowi mengalami turbulensi politik di tahun 2022," tegasnya.

Baca juga : Petugas Ad Hoc Tak Boleh Asal Direkrut

Untuk mengantisipasi itu, LGP akan membentuk Brigade LGP 2 batalyon di semua daerah yang dimulai dari Bekasi target per Kota / Kab 1 batalion yang terlatih.

"Di Bekasi masing-masing 600 orang pasukan. Sedangkan DKI dan Jawa Barat, Insya Allah April, Mei selesai terbentuk," ujarnya.

Baca juga : Bahlil Cs Siapkan Jurus Kejar Target Investasi

Pada kesempatan sama, Ketua Umum LGP, Nawang Andi Kusuma mengatakan, pihaknya perlu melindungi semua aset kekayaan negara. Jangan sampai karena investasi dapat merugikan negara.

"Kita perlu lindungi aset kekayaan negara, diharapkan BPK dan KPK perlu mengevaluasi Kerja sama investasi (KSI) dengan asing dan jangan sampai merugikan Negara," tandasnya.(MFA)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.