Dark/Light Mode

Agar Pemerintah Bisa Diawasi

PKB Sarankan PKS dan Gerindra Tetap Berada di Jalur Oposisi

Sabtu, 6 Juli 2019 08:20 WIB
Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. (Foto: Istimewa).
Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. (Foto: Istimewa).

 Sebelumnya 
“Ya kami mohon doa restunya agar sukses dalam lobi-lo bi pim pinan MPR nanti,” katanya. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu saat ini juga memegang jabatan sebagai Wakil Ketua MPR.

Dengan lobi-lobi politik diharapkan dalam musyawarah koalisi Jokowi-Ma’ruf diparlemen dapat mengamankan posisi pucuk pimpinan MPR ke depan. Karena, menurut Muhaimin, dirinya pantas menduduki jabatan tersebut.

“Indonesia ini kan lagi kuatnya gairah Islam. Gairah Islam itu harus dijembatani melalui penguatan 4 pilar kebangsaan dan NU punya modal itu,” tutupnya.

Baca juga : Pemerintah Optimis Tekan Stunting Hingga di Bawah 20 Persen

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan ada 2 hal proses politik yang perlu dijaga dan menjadi acuan kedewasaan berdemokrasi, yaitu secara etika serta rasionalitas. Sehingga, secara etika pemilu adalah proses biasa dalam demokrasi.

Ada yang menang dan kalah. Namun semua proses butuh perjuangan dan energi. Dalam hal pilpres, yang menjadi pejuang adalah 01 dan 02.

“Jika kontestansi demokrasi pilpres ini dimenangi 01, mereka menjadi penguasa. Maka secara etika, 02 harusnya menjadi penyeimbang kekuasaan, bukan berbalik arah merasa menang sehingga ingin berkuasa,” ujar Mardani.

Baca juga : Grab Pede Berdayakan Ekonomi 35 Juta Petani

Menurutnya, PKS menginginkan supaya partai-partai pendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 kemarin bisa tetap meneguhkan langkahya berada di luar koalisi. Hal itu juga menegaskan tidak disebut politik loncat pagar.

“Etikanya, jika 01 berkuasa, maka 02 menjadi penyeimbang, jika 02 menang, 01 penyeimbang. Itu akan membuat sehat demokrasi, tidak akan terlihat lagi politik loncat pagar,” katanya.

Dalam berpolitik para elite perlu menjaga etika dan rasionalitas. Tanpa hal tersebut demokrasi akan terhenti di tengah jalan. Jangan semua ingin berkuasa tanpa oposisi.

Baca juga : Dharma Wanita Kemenpora Apresiasi Pentas Seni dan Bermain Bersama Yatim

Sementara adanya rekonsiliasi adalah bagian dari silaturahi, mendekatkan yang jauh. Bukan deal kekuasaan. Apabila semua partai mendapat jatah kursi, ini namanya akuisisi, bukan rekonsiliasi. “Kalau tidak ada oposisi, publik akan merugi dan itu akan melahirkan neo orde baru," ungkapnya. [MHS]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.