Dark/Light Mode

Alasan Sudah Gemuk

PKB Tolak Anggota Baru di Koalisi Jokowi

Rabu, 10 Juli 2019 08:21 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. (Foto: Istimewa).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. (Foto: Istimewa).

RM.id  Rakyat Merdeka - Meski belum ada pembahasan resmi soal penambahan anggota baru di Koalisi Indonesia Kerja (KIK), Partai Ke bangkitan Bangsa (PKB) sudah angkat bicara. Partai besutan Muhaimin Iskandar ini sepakat tidak ada anggota baru dalam koalisi.

“Koalisi ini sudah cukup. Bahkan lebih gemuk, makanya kalau memang Pak Jokowi ingin membangun koalisi yang solid tentu dimulai dari koalisi yang ada saja,” kata Wakil Sekjen PKB Jazilul Fawaid di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurut Jazilul, bila ada yang hendak bergabung maka dapat diberikan ruang yang lain, tetapi tidak dalam koalisi. Meskipun, dia juga mengakui pemilihan formasi kabinet merupakan kewenangan presiden.

Baca juga : Pikiran di Koalisi, Hati di Oposisi

Jazilul menjelaskan sejumlah alasan agar KIK tetap berisikan menteri-menteri dari parpol pendukungnya. Menurut dia, adanya anggota baru dalam koa lisi bakal memunculkan ke sulitan baru, misalnya dalam pencocokan visi.

Sebab itu, seperti yang disarankan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Jokowi diimbau membentuk kabinet tetap berasal dari partai-partai pengusungnya.

“Rumusnya siapa yang bekerja dialah yang mendapat upah, itulah rumus dunia,” ujarnya.

Baca juga : Tak Ada WNI yang Jadi Korban Gempa California

Terlepas dari usulan PKB, hak prerogatif tetap dipegang Jokowi. Menurutnya, koalisi memang perlu diperkuat. Namun, bila memang ada anggota baru dalam koalisi, maka keputusan ada tidaknya anggota baru dalam koalisi harus dirumuskan secara matang.

“Soliditas koalisi perlu ditingkatkan itu pasti, tak menutup kemungkinan bergabung yang lain. Tapi di mana tempat bergabungnya? Itu perlu dirumuskan, jangan di tempat koalisi, mungkin perlu dibikin gerbong lain,” ujar dia.

Jazilul menambahkan, bila ada anggota baru di koalisi, maka anggota itu tak berhak ‘meminta’ jatah menteri kepada Jokowi. Anggota baru itu diminta untuk menyelaraskan visi dan misi dengan partai-partai yang sejak awal mendukung Jokowi.

Baca juga : Patuhi Arahan Pemerintah, GOJEK Berlakukan Tarif Baru di 41 Kota

“Intinya belum satu visi, belum dibicarakan sampai pada putusan, tapi saya yakin koalisu Jokowi tak akan menutup siapapun yang ingin membangun bersama,” tandasnya. [MHS]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.