Dark/Light Mode

PPP Tak Pernah Incar Pos Menteri Tertentu

Senin, 30 September 2019 10:17 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Ade Irfan Pulungan. (Foto: Istimewa).
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Ade Irfan Pulungan. (Foto: Istimewa).

RM.id  Rakyat Merdeka - Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Oktober mendatang, banyak partai politik yang mulai memberikan sinyal mendapatkan jatah menteri tertentu.

Namun, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menganggap pos tertentu bukan dimiliki partai tertentu.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Ade Irfan Pulungan menerangkan, pada hakikatnya setiap partai politik memiliki tanggung jawab merealisasikan janji kampanye pada Pemilu 2019. Tapi bukan berarti mengincar posisi kementerian tertentu saja.

Baca juga : PT PJB Sukses Borong Penghargaan Kementerian ESDM

“Semua sektor harus dekat dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Kementerian ini kan pelaksana program secara teknis. Kita ambil contoh Kementerian Agama itu soal keumatan dan masalah keagaman. Semuanya pasti bersentuhan dengan rakyat se-cara umum,” kata Ade kepada Rakyat Merdeka.

Kader PPP Lukman Hakim Saifuddin kini menjabat Menteri Agama. Ade menegaskan bukan hanya untuk program keagamaan saja, tapi bagaimana menumbuhkan karakter kader partai untuk membantu program pemerintahan berjalan.

Dia tidak mengetahui pada periode kedua Jokowi ke mana kader PPP akan diberikan tanggung jawab. Yang pasti, dia memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Jokowi yang menginginkan para calon menteri yang cepat adaptasi dan bisa mengeksekusi kebijakan.

Baca juga : Ayam Penyet Pikat Negeri Tetangga

"Semua pasti bersentu han dengan kepentingan masyarakat secara umum. Tidak ada pembedaan, kalau pos (kementerian) ini oleh partai ini, kalau kementerian itu untuk partai itu atau didominasi partai itu, tidak begitulah,” ujarnya.

Dia berharap Jokowi dapat melihat partai pendukungnya terlebih dahulu dalam menentukan formasi kabinetnya nanti. Mau bagaimana pun, seluruh partai memenangkan Jokowi sehingga menjabat kembali sebagai Presiden.

"Pak Jokowi sebagai Presiden punya hak prerogratif bisa melihat, misalnya sembilan (partai) ditambah PBB yang masuk terakhir sebagai partai pendukungnya sudah bekerja, berbuat dan berkeringat. Istilahnya membantu dia, membackp up dari awal sampai akhir bekerja untuk memenangkan pilpres kemarin,” terangnya. [MHS]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.