Orang Baru Di Golkar Tak Bisa Jadi Ketum

RM.id  Rakyat Merdeka - Bursa calon Ketum Golkar mulai bermunculan. Tak hanya dari internal, pihak eksternal juga mulai disebut-sebut bakal bersaing memperebutkan kursi Beringin I. Namun, kalau patokannya AD/ART saat ini, orang baru di Golkar rasanya sulit buat maju sebagai ketum.

Soal aturan main itu pernah diungkapkan politisi senior yang juga mantan Ketum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK). Wapres ke-10 dan 12 ini menyikapi adanya manuver pihak luar yang ingin masuk Golkar untuk menjadi ketua umum.

Menurut JK, semua orang bisa masuk Golkar. Namun, untuk menjadi Ketum Golkar, ada aturan main yang harus dipenuhi.

“Ya, semua orang bisa bergabung ke Golkar, tapi tentu dengan syarat-syarat. Bergabung aja boleh,” ucap JK, di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

Baca juga : Harga Sembako Masih Ugal-ugalan

Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar, untuk menjadi ketua umum, setidaknya harus sudah lima tahun mengikuti pengkaderan di Golkar. Juga harus pernah menjadi pengurus minimal lima tahun.

“Jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua, atau apa, minimum lima tahun jadi pengurus,” urai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini.

Untuk diketahui, pada Desember tahun ini, Golkar akan menggelar Munas untuk memilih nahkoda baru. Selain Airlangga Hartarto, sejumlah nama dari kalangan internal masuk bursa calon Ketum Golkar. Yakni 2 Waketum Golkar; Agus Gumiwang Kartasasmita dan Bambang Soesatyo, politisi Golkar Bahlil Lahadalila, hingga Ridwan Kamil yang belum lama resmi berjaket Kuning.

Tak hanya dari internal, belakangan juga muncul pihak luar yang dikabarkan bakal jadi Ketum Golkar. Salah satunya adalah Presiden Jokowi. Namun, Jokowi pernah menepis kabar tersebut.

Baca juga : PKS Bisa Pasang Kuda-Kuda Untuk Hadapi Pilgub Jakarta

Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa ikut membantah kalau Jokowi masuk dalam bursa calon Ketum Golkar. “Kalau itu, nggak pernah ada dalam radar Golkar,” tegasnya dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (11/3/2024).

Ia menegaskan, Golkar tidak pernah mengajak Jokowi untuk bergabung. Beda halnya jika yang bersangkutan maupun orang lain ingin bergabung, Golkar tidak pernah menghalangi.

Mengingat, partai yang dibentuk 59 tahun silam itu, menganut sistem meritokrasi. Yakni, memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial.

“Jadi berjenjang dari bawah. Golkar tidak pernah mengajak bergabung, malah orang yang bergabung gitu, seperti Ridwan Kamil tempo hari,” terang Erwin.

Baca juga : Pembelian Motor Patwal VVIP Sebaiknya Ditunda

Selain itu, Golkar juga punya AD/ART. Artinya, tidak sembarang orang bisa menjadi ketua umum. Minimal, pernah menjadi pengurus, baik di pusat dan daerah selama satu periode penuh.

Tak sampai di situ. Bakal calon ketua umum juga harus mendapat dukungan 30 persen dari pemilik suara. Kemudian, aktif di partai selama lima tahun.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.