Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Partai Demokrat mengkritik rencana amandemen secara menyeluruh undang-undang dasar (UUD) 1945. Bisa-bisa, tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden juga ikut terseret dan mengubah semangat dengan sistem pemilihan sekarang yang sudah tepat.
Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR Benny K Harman mengatakan, menjadi pihak yang pertama jika amandemen dari tahapan Pilpres diubah dan dipilih melalui MPR.
Menurutnya, langkah itu bukan kemajuan, tapi kemunduran dari peradaban bangsa.“Menurut saya itu seperti set back,” kata Benny menjelaskan.
Selain Pilpres, Pilkada juga menjadi salah satu kekhawatiran karena disinyalir juga akan diubah menjadi dipilih melalui DPRD.
Baca juga : Erick Dukung Densus Sikat Teroris Di BUMN
Wacana perubahan di Pilkada karena pengalaman keterbelahan di masyarakat yang menjadi luas.Kembali, Benny tegaskan itu adalah resiko dari proses demokrasi dan harus ditangani, bukan malah mengganti cara pemilihan.
“Betul ada pembelahan benar dan itu fakta tetapi itu bu kan alasan untuk kembali ke zaman lama. Zaman kuno itu,” ujar Benny.
Selain itu, pemilihan langsung kerap dikaitkan dengan adanya pemborosan. Money politic juga sering dilakukan dari oknum peserta pemilu.
Dari segala permasalahan yang terjadi, wacana untuk dipilih lewat DPRD mencuat.
Benny lalu menyimpulkan solusi atas masalah itu adalah penegakan hukum.“Money politic ya tegakkan aturan hukum,” tegasnya.
Baca juga : Industri Rokok Tolak Revisi PP 109
Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu menegaskan, akan menjadi yang pertema menolak usulan mengembalikan kewenangan MPR terkait pemilihan Presiden.
Benny dengan seluruh anggota akan solid memperjuangkan pemilu langsung yang telah bertahan hingga sekarang.“Kalau ada wacana untuk mengembalikan pemilihan presiden oleh MPR, maka kami yang akan paling depan melakukan penolakan,” ujarnya.
Demikian dengan Pilkada. Partai dengan lambang mercy itu juga menolak menghilangkah hak suara masyarakat. Benny ingin kekuasaan rakyat bukan dikebiri, tapi dikuatkan.
Soal sistem pemilu seharusnya diperkuat, bukan malah menghilangkan esensi semangat pesta demokrasi.“Karena ini adalah demokrasi rakyat yang berkuasa. Kekuasaan itu milik rakyat maka rakyat yang memilih pemimpinnya,” pungkas Benny.
Baca juga : Jeanine Anez Deklarasikan Diri Sebagai Presiden Bolivia
Sebelumnya, Ketua MPR, Bambang Soesatyo soal amandemen UUD 1945 menyeluruh tidak akan menyentuh ranah Pilpres. Menurutnya, sistem yang saat ini sudah baik dan tidak akan diganti.
“Kita tidak masuk sistem pemilu atau demokrasi yang kita putuskan. Pemilihan presiden menurut kami di MPR dan pimpinan parpol sudah berjalan dengan baik,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut.
Lagipula, amandemen juga baru sebatas wacana saja. Untuk merealisasikannya tidak mudah. Politikus Partai Golkar itu menyebut pengusul harus punya argumentasi yang kuat dan identitas yang jelas.
Sampai sejauh ini, Bamsoet mengaku belum ada yang mengajukan.“Jadi kalau sampai 2023 tidak ada yang mengusulkan yaudah (lewat) begitu saja. Kita ingin masyarakat melek politik, harus paham posisi MPR, paham hak dan kewajibannya,” terangnya. [MHS]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
