Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Jebloknya perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Pemilu 2019 menjadi catatan serius. Di Pemilu 2024, partai berlambang Kabah ini perlu kerja keras, strategi dan berani.
Ketua DPP PPP Rudiman mengusulkan partainya berani mengusung figur internal sebagai calon wakil presiden (wapres) di pemilu mendatang. Hal ini bertujuan agar suara PPP naik.
Dia berharap sosok ketua umum PPP bisa diusung menjadi cawapres. “Ketua umum PPP ke depan harus siap didorong menjadi wakil presiden,” usul Rudiman kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Baca juga : Ganjar dan Kang Emil Masuk Tiga Besar
Saat ini, ada beberapa nama yang berpotensi menjadi ketua umum PPP di antaranya Suharso Monoarfa, Mardiono, Zainut Tauhid Sa’adih dan Achmad Muqowwam. Dari segi figuritas dan track record, menurut Rudiman, mereka sangat layak, pas, dan memenuhi syarat untuk diusung menjadi kandidat nomor dua di Indonesia. “Termasuk Suharso Monoarfa juga harus siap didorong jadi wakil presiden,” kata dia.
Bagi Rudiman, figur Suharso sudah memenuhi syarat jika didorong menjadi cawapres. Dua kali jadi menteri juga pernah menjadi wantimpres. “Kita sebagai partai politik punya hak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Sebagai seorang warga negara yang baik dan seorang politisi harus siap dan seyogyanya PPP harus mampu mendorong,” jelasnya.
Dia yakin, jika PPP berhasil mendorong figur internal sebagai cawapres, maka akan mengalami kenaikan suara yang signifikan. Politisi asal Sulawesi Selatan ini mencontohkan partai politik yang mencalonkan kadernya sebagai capres dan cawapres secara otomatis suara partainya naik drastis.
Baca juga : Kader PSI Tawarkan Ambang Batas Fraksi
“Saya pikir itu yang terjadi di Gerindra kemarin. Mencalonkan Prabowo, akhirnya Gerindra naik menjadi pemenang kedua. Dan kita berharap PPP juga begitu,” harapnya.
Yang tidak kalah penting lagi adalah PPP berhasil mengulang sejarah sebagai partai politik islam yang pernah menjadikan kadernya sebagai wakil presiden. “PPP pernah mempunyai wakil presiden Hamzah Haz dan kita ingin mengulang kembali sejarah itu,” tandasnya.
Sebelumnya, Politisi senior PPP Anwar Sanusi mengusulkan ketua umum PPP untuk lima tahun ke depan tidak rangkap jabatan. “Biar waktu dan pikirannya konsentrasi untuk partai,” ungkap Anwar. Diakui Sanusi, dari pemilu ke pemilu suara PPP terus tergerus dan mengecil karena ketua umum rangkap jabatan sebagai anggota DPR maupun menteri, sehingga konsentrasi terpecah. [REN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
