Golkar: Jika Dipilih Secara Demokratis, Sah-sah Saja

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Golkar tidak sepakat dengan anggapan partai politik memiliki peranan atau sebagai penyokong dinasti politik di Tanah Air. Pasalnya, siapa pun yag terpilih melalui sistem demokrasi, itu kehendak rakyat.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada wartawan di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin. “Sejauh masyarakat memilih itu secara demokratis adalah sah,” ujar Airlangga.

Menurutnya, fenomena dinasti politik yang terjadi misalnya di Pilkada 2020 maupun pemilu sebelumnya, merupakan keinginan rakyat dalam memilih pemimpin. Pun, ketika yang dipilih terkesan dinasti politik, itu sah-sah saja. “Saya rasa itu realitas politik yang dikehendaki masyarakat,” katanya.

Baca juga : Diserang Isu Dinasti Politik, Gibran Mengutip Kalimat Bapaknya

Seperti diketahui, isu dinasti politik belakangan menjadi sorotan karena banyak calon kepala daerah yang maju di pilkada tahun ini merupakan keluarga petinggi politik. Misalnya, anak dan menantu Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Afif Nasution, di Pilkada Solo dan Medan. Nah, di dua pilkada ini, Golkar tampil sebagai salah satu partai pendukung.

Isu ini juga sempat disoroti politisi Partai Nasdem Saan Mustopa. Menurutnya, salah satu yang berperan terhadap menguatnya dinasti politik itu adalah partai politik sendiri. Partai menjadi penentu siapa yang akan dijadikan jagoan saat pemilihan.

“Jadi parpol dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik baik di eksekutif maupun legislatif, ini juga yang berpengaruh terhadap muncul atau tidaknya, menguat atau tidaknya dinasti politik,” kata Saan dalam sebuah diskusi bertajuk UU Pilkada dan Kekhawatiran Menguatnya Dinasti Politik, di Gedung DPR, Selasa (28/7).

Baca juga : Pilkada Tangsel Diprediksi Seru, Panas, Tegang, Heboh

Saan mengatakan, untuk menghindari terjadinya dinasti politik, maka parpol harus benar-benar memperbaiki sistem rekrutmen. Di mana perlu ada kompetensi dari masing-masing kader dalam sebuah pemilihan.

Hal senada disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Baginya, ada dua dinasti politik. Pertama yang bekerja dan besar dari bawah, satu lagi instan. Nah untuk yang besar dari bawah, banyak diterapkan sejumlah negara. Salah satunya dari Amerika Serikat.

Menurutnya, di Negeri Paman Sam menggunakan pola mentorship. Alhasil, muncul sejumlah tokoh politik dan keturunannya. “Jadi memang mereka dari bawah. Bush Senior, George Bush Junior, masing-masing bekerja dari bawah, sehingga bapaknya mementor anaknya,” kata Mardani.

Baca juga : Dinasti Politik di Daerah Bisa Hambat Demokrasi

Nah, yang berbahaya dari dinasti politik, menurutnya, ada lah yang proses instan. Seseorang tiba-tiba dicalonkan untuk mengikuti proses pilkada. Karena itu, perlu ada koreksi di RUU Pilkada yang akan datang. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.