PKS Ungkap Ada 57,7% Data Desa Tidak Akurat

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong pembangunan desa bisa dilakukan dengan berbasis data yang presisi. 

Data presisi ini penting agar pembangunan desa bisa memberikan efek yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi di desa. 

PKS melihat perencanaan pembangunan desa saat ini belum didasarkan pada data desa yang presisi. Terdapat, 57,7 persen data desa yang tidak akurat.

Kritikan itu disampaikan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu saat membuka diskusi  nasional dengan tema ‘Menciptakan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Ekosistem Baru Ekonomi Bangsa, secara virtual,  Sabtu (23/1)

"Pemerintah banyak mengucurkan anggaran ke desa, rata-rata Rp 960 juta sampai Rp 1 miliar. Sayangnya, penambahan jumlah anggaran kepada desa ini tidak menimbulkan efek yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi di desa,"  kata Syaikhu.

Baca juga : Risma Tak Jadi Rangkap Jabatan, Walkot Surabaya Akan Dijabat Plt

Syaikhu mencatat, ada 74.961 desa per Januari 2021. Ini menjadi sesuatu yang sangat strategis untuk diberdayakan. Jika semua desa itu menjadi desa emas, maka akan tercipta peradaban yang besar dan kokoh di NKRI.

"Besarnya anggaran desa ini kalau dikelola dengan baik, maka masyarakat akan lebih berdaya dan lebih sejahtera. Sayangnya kita terus mengandalkan APBN dan APBD. Padahal potensi di desa sangat luar biasa sehingga mestinya tidak hanya mengandalkan APBN dan APBD," katanya.

Persoalannya, kata Syaikhu, ternyata dalam proses perencanaan desa itu hantam kromo saja. Dari pusat pokoknya desa harus begini, tanpa melihat potensi spesifik desa itu. Perencanaan itu belum didasarkan pada data desa yang presisi.

"Ada 57,7 persen data desa yang tidak akurat. Dampaknya luar biasa. Salah satunya, dalam perencanaan di desa. Misalnya, desa pertanian tetapi dalam perencanaannya untuk industri. Desa dengan potensi wisata malah dibuat untuk pertanian. Ini tidak sesuai dengan potensi desanya," ungkapnya.

Jadi menurut dia, data presisi desa-desa itu sangat penting dan perlu segera diwujudkan. Syaikhu sudah menyampaikan hal itu kepada Menteri Desa agar mulai membuat perencanaan desa dengan membangun data desa yang presisi. Dan didapat jawaban akan diwujudkan di tahun 2022.

Baca juga : Rugikan Duit Negara Rp 6 Miliar, Anggota KPUD Papua Ditahan

"Kami insya Allah siap membantu dan berkontribusi apa yang bisa diberikan kader-kader di pedesaan. Kami siap mengikuti memberdayakan desa-desa di seluruh Indonesia. Saya juga sudah mewajbkan kepada para pejabat publik, anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memiliki desa binaan," katanya.

Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader (BPJE) DPP PKS , Rofik Hananto mengatakan, transformasi desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan industri baru. 

"Desa di Indonesia memenuhi syarat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan terus berkembang dan sebagai destinasi yang semakin digandrungi. Desa adalah kekayaan yang sangat besar namun belum terolah," kata anggota legislatif dari Dapil Jawa Tengah VII itu.

Tahun 2015 dana desa dimulai sesuai amanat Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan UMKM mulai berkembang tahun 2000 paska krisis ekonomi. 

Dana desa diberikan ke desa dengan beberapa parameter, yakni jumlah penduduk, luas wilayah dan kemiskinan."Jumlah kemiskinan menjadi dasar pemberian dana desa sebesar 50 persen. Luas wilayah 20 persen dan jumlah penduduk 30 persen," ujarnya.

Baca juga : Pemerintah Siapkan Rp 35,1 Triliun Untuk Vaksin Dan Imunisasi Covid

Rofik menjelaskan, dalam waktu tiga tahun (2015-2018) dana desa dimanfaatkan untuk pelatihan, kegiatan fisik dan pengadaaan sarana prarasana, dan beberapa trial project. Alhasil, desa mulai menampilkan potensi desa dan percontohan. Selain itu, diadakan kegiatan pemberdayaan dan menuju destinasi wisata.

"Sedangkan di tahun 2020-2025 desa lebih fokus pada pemberdayaan dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Desa juga mengarah industrialisasi potensi desa. Salah satu contoh desa yang berhasil bertransformasi adalah Desa Rumaida di Maluku Tenggara," sebutnya.

Kemudian tambah Rofik, keberadaan desa emas akan mendorong UMKM berdaya saing. Pengembangan desa membutuhkan daya tarik. Desa sebagai pusat pemberdayaan. Showcase potensi UMKM desa menuju destinasi wisata.

"UMKM desa sebagai motor pertumbuhan dan industri baru berbasis potensi ekonomi desa untuk UMKM naik kelas melalui industrialisasi. Karena di situ ada padat karya, padat modal dan kualitas produk," jelasnya. [FIK]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.