Dark/Light Mode

Isu Kudeta Demokrat Bukan Untuk Naikkan Elektabilitas

Senin, 15 Februari 2021 06:15 WIB
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. (Foto: Dok. Pribadi)
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. (Foto: Dok. Pribadi)

 Sebelumnya 
“Hanya segelintir kader senior dan mantan kader senior era feodal yang tidak berkenan melihat Demokrat maju pesat,” bebernya.

Dijelaskannya juga, Partai Demokrat hanya ingin mendapatkan penjelasan resmi dari Istana mengenai dugaan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Harapannya, agar peristiwa ini tidak merusak demokrasi dan menimpa parpol lain.

Baca juga : Pengamat : Kader Demokrat Jangan Andalkan Lagi Senioritas

Menurut Herzaky, bila kudeta yang diduga dilakukan pejabat negara ini dibiarkan, bahkan dibenarkan, hal ini dapat menjadi contoh dan mendorong pejabat negara manapun yang memiliki ambisi kekuasaan untuk menempuh jalan pintas. “Ini menabrak etika politik, the rule of law dan rules of the game,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menganalisa, tujuan Partai Demokrat mengungkap kasus kudeta ke publik adalah untuk meningkatkan elektoralnya yang mulai meredup. Empasan isu kudeta membuat Partai Demokrat seolah dizalimi, sehingga diharapkan bisa mengangkat citra partai maupun AHY.

Baca juga : Isu Kudeta Demokrat Berkah Bagi Moeldoko, Bikin Rugi Di Internal Partai

“Ini sebagian strategi elektoral, baik bagi AHY sendiri dan Partai Demokrat. Bagi AHY dengan cara ini, mengalami lonjakan pemberitaan. Sehingga diharapkan meningkatkan simpati bahkan dukungan karena dizalimi penguasa,” ujar Qodari.

Lebih tajam lagi, dia menyebut, ada peran Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di balik pengungkapan isu kudeta di Partai Demokrat. “King maker-nya atau sutradaranya, ya SBY,” bebernya.

Baca juga : Gelar Apel Loyalitas, Diposting Lewat Video

Maksud dan tujuannya, lanjut Qodari, tentunya pertama mungkin menghentikan gerakan-gerakan di dalam maupun gerakan-gerakan dari luar. Dalam hal ini, Moeldoko. “Dengan asumsi, jika ini disampaikan ke publik, kemudian AHY kirim surat ke Jokowi, Jokowi akan menghentikan Moeldoko,” paparnya. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.