Program Tol Suramadu Gratis Bukan Kampanye Terselubung

 Sebelumnya 
Jokowi sempat menanggapi laporan tersebut. Diai mengatakan tidak meminta para kiai dan tokoh masyarakat Madura untuk mengacungkan satu jari saat berada di Jembatan Suramadu.

Bahkan, Jokowi mengaku, justru melarang para tokoh yang hadir untuk mengacungkan jari karena bisa melanggar aturan kampanye. “Kanan-kiri kami ada kiai, ada tokoh masyarakat, ada yang mengacungkan jari juga sudah saya ingatkan saat itu. Tidak usah, tidak usah,” kata Jokowi.

Baca juga : Bawaslu: Politisasi Dana Bantuan Kejahatan Serius

Eks gubernur DKI ini pun tak merasa melakukan kampanye terselubung. “Beda kalau saya suruh tunjuk jari. Justru saya ingatkan, jangan, enggak usah, enggak usah,” ujar Jokowi.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal (Purn), Moeldoko sempat geram dengan laporan itu. Menurutnya, laporan itu tindakan kampungan. Eks panglima TNI ini meminta publik tidak menilai Jokowi secara sepotong-sepotong. Sebab, selain bertindak sebagai capres, Jokowi sampai saat ini masih menjabat sebagai Presiden.

Baca juga : Jokowi Enggak Merasa Kampanye Terselubung

“Presiden selaku kepala pemerintahan, itu tugas pokoknya menyejahterakan rakyat. Jangan dilihat sepotong-potong, kampunganlah itu, yang utuh lihatnya,” kata Moeldoko.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding ini mengganggap laporan dugaan kampanye terselubung itu cuma buang-buang waktu. Kata dia, pihak pelapor terlalu memaksakan cara berpikirnya untuk menyerang pribadi Jokowi.

Baca juga : Kasus Ratna Bukan Pelanggaran Kampanye

“Saya tertawa saja mengikuti cara berpikir kelompok advokat tersebut. Buat saya mereka hanya ingin cari populer saja. Tidak usah buang-buang energi yang tidak penting,” ungkapnya.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, pola pikir pelapor keliru. Pasalnya, semua kebijakan yang diambil Jokowi telah memberikan manfaat ekonomis kepada masyarakat. Kata dia, sangat aneh jika kebijakan presiden diadukan ke Bawaslu. “Lha gak sekalian saja minta Bawaslu agar presiden berhenti mengambil keputusan yang ada dampak ekonomisnya kepada rakyat,” tegasnya. [MHS]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.