Cawapresnya Saja Tidak Tahu, 62 Persen Dari Mana Sumbernya?

RM.id  Rakyat Merdeka - Hubungan Demokrat dengan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur (KIAM) makin memanas. Bahkan sejumlah ‘vokalis’ di Demokrat terus sampaikan sindiran.

Setelah Andi Arief, sejumlah kader Demokrat ramai-ramai menyindir kubu Prabowo-Sandi soal klaim kemenangan. Terutama soal angka 62 persen yang diklaim Prabowo.

Politisi Demokrat Ferdinand Hutahaen jadi salah satu yang ikut sampaikan sindiran. Melalui akun twitter pribadinya, Ferdinand membagikan sebuah berita online yang berjudul ‘Sandiaga Akui Tak Tahu Dari Mana Prabowo Dapat Angka 62 Persen’.

“Untung Bang Sandi bukan orang Demokrat, kalau Demokrat, sudah pasti dibully,” cuit Ferdinand, kemarin.

Baca juga : Prabowo Dipasok Setan Gundul

Bukan hanya Ferdinand, Wasekjen Demokrat Rachlan Nashidik juga ikut menyindir. Dengan memposting berita yang sama, Rachlan komentari klaim kemenangan 02. “Cawapresnya aja tidak tahu,” twitt Rachlan.

Sementara itu, Wasekjen Demokrat Andi Arief menilai klaim kemenangan sepihak dan ketidakpercayaan terhadap penyelenggara Pemilu 2019 menjadi biang keladi kegaduhan. Menurut dia, realita yang terjadi saat ini sangat menyedihkan.

“Setiap hari kepada masyarakat dipertontonkan silang pendapat yang keras, saling klaim siapa pemenang pilpres tahun ini. Ejek mengejek, sumpah serapah, kebencian dan sikap permusuhan seolah menjadi new normal (dianggap biasa) di negeri kita,” ujar Andi.

Menurutnya, klaim sepihak terlihat pada saat kedua pasangan calon presiden saling menyatakan diri sebagai pemenang. Kubu Jokowi secara tak langsung mengklaim menang berdasarkan quick count sementara Prabowo mendeklarasikan kemenangannya dengan perolehan suara 62 persen berdasarkan lembaga survei internalnya.

Baca juga : Anggota DPR Tak Perlu Diberi Uang Pensiun

Menurut dia, hal tersebut turut membawa pengaruh yang signifikan kepada massa pendukung masing-masing.

Tentunya untuk pasang badan membelan pernyataan capresnya masing-masing. Lebih lanjut, desakan kubu Prabowo kepada KPU untuk mendiskualifikasi lawan politiknya membuat situasi menjadi sangat panas.

Rencana aksi turun ke jalan 22 Mei 2019, kata Andi, merupakan sesuatu yang mengerikan. “Bayangkan kalau jutaan orang itu nanti benar-benar nekat, melakukan perlawanan fisik dan akhirnya menjadi korban karena mempertahankan keyakinan yang salah, siapa yang bertanggung jawab? Tentu Prabowo,” kata dia.

Dia pun menyarankan agar proses demokrasi ini berjalan sesuai mekanisme hukum. Ketidakterimaan terhadap hasil pemilu, tuturnya, dapat diselesaikan melalui sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga : Golkar Yakin Jokowi Raih 85 Persen Di Papua

“Jika menyangkut proses, Bawaslu lah yang akan menyelesaikan. Sedangkan jika menyangkut hasil, MK-lah yang berwenang memutusnya,” kata dia. [MHS]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.