Dark/Light Mode

Tolak Money Politics

Pemilu Berkualitas, Pemilu Tanpa Isu Sara & Kebencian

Minggu, 9 Desember 2018 10:40 WIB
Politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. (Foto : IG @riekediahp)
Politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. (Foto : IG @riekediahp)

 Sebelumnya 
Selain itu, dia mengharapkan pengawasan terhadap upaya money politics atau politik uang. Sebab tindakan lancung ini bisa menciderai demokrasi. “Kalau money politics terjadi lantas kita ingin membangun demokrasi didasar apa? Saya ingin pemilu itu lebih rasional dengan menempatkan capres atau calegnya lebih pada proporsi kerja atau kebijakan,” pungkas Rieke.

Sementara, politisi sekaligus caleg PSIdari Dapil IV Jabar, Suryanto Gultom menginginkan hal sama. Suryanto meminta penyelenggara pemilu bersikap lebih awas terhadap isu SARA dan ujaran kebencian di Pemilu 2019.

Baca juga : Berguru Fasilitas Publik Pada Saudara Tua

“Pengaturan-pengaturan itu pentinglah mas. Karena strategi politik demikian (isu SARA dan ujaran kebencian) jelas tidak baik bukan hanya di masa pemilu tapi dalam kehidupan sehari-hari kita,” ujarnya.

Suryanto berkomitmen untuk tidak akan menjatuhkan lawan poltik dengan praktik-praktik culas seperti melempar isu SARA, hate speech maupun money politics. Dia akan coba meraup suara dengan cara ra-sional dan sesuai peraturan.

Baca juga : Peta Berubah, Dedi Bikin Persaingan Tambah Seru

“Pemilu itu kan masyarakat yang menentukan pilihan. Ya kita dekati dan sampaikan visi-misi dan program kita untuk menarik minat mereka dong. Bukan justru lempar isu SARA,” pungkasnya.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada Agustus lalu mengungkap, politik identitas atau SARA jadi faktor tertinggi yang berpotensi menghambat gelaran Pemilu 2019. Survei LIPIitu dilakukan terhadap 145 ahli dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan, pada April-Juli 2018.

Baca juga : Prabowo-Sandi Andalkan Relawan

Survei dilakukan dengan menggunakan teknik non-probability sampling atau sampel ahli dipilih berdasarkan kriteria tertentu. “Para ahli mengatakan potensi yang bisa menghambat penyelenggaraan pemilu yang terttinggi adalah politisasi SARA dan identitas mencapai 23,6 persen,” ujar Kordinator survei ahli LIPI, Esty Ekawati, saat itu. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.