Isu Tunda Pemilu, Basi

 Sebelumnya 
Termasuk, kata Hasyim, penentu­an logistik untuk kebutuhan Pemilu 2024. Untuk surat suara dibutuhkan 204.807.222 pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024 ditambah dengan 2 persen.

“Tambahan 2 persen, bukan berasal dari jumlah DPT secara nasional, tapi dari jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) di seluruh Indonesia sebanyak 820.161 TPS. Ini harus cermat dan tepat tidak boleh meleset,” jelasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Hasyim, surat suara itu sudah harus sampai sehari sebe­lum berlangsungnya pemungutan suara. Jadi, pada 13 Februari 2024 surat suara harus sudah sampai di masing-masing TPS di seluruh Indonesia.

“Untuk naik cetak, harus sudah dipas­tikan siapa saja calon anggota legislatif (caleg) DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota atau calon presi­den (capres) dan calon wakil presiden (cawapres),” jelasnya.

Baca juga : LHK Bongkar 6 Titik Di Jabodetabek Dengan Polusi Tinggi Dalam 2 Bulan Terakhir

Beratnya lagi, kata Hasyim, waktu kam­panye Pemilu 2024 hanya selama 75 hari. Jauh lebih pendek dibanding Pemilu 2019 selama 265 hari. Artinya, semakin lama waktu kampanye, maka akan semakin long­gar waktu pengadaan logistik.

“Kalau mengacu pada penetapan (DCT) (Daftar Caleg Tetap) pada 3 November 2024, tidak akan terkejar bila dicetak pada tanggal itu. Untungnya, kami sudah punya template surat suara, sehingga tinggal mengisi nama-namanya saja dan selanjutnya dicetak,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hasyim menyebutkan, jumlah daerah pemilihan (dapil) di Indonesia untuk Pemilu 2024 sebanyak 2748. Rinciannya, 84 dapil DPR, 38 Dapil Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 301 dapil DPRD Provinsi dan 2325 dapil DPRD Kabupaten/kota.

“Ada sebanyak 2.748 ragam desain surat suara pada Pemilu 2024,” kata dia.

Baca juga : Peran Penting Geopolitik Regional Pulau Rempang

Dengan banyaknya jumlah dapil, Hasyim mengakui, dibutuhkan kecer­matan data dan informasi yang nantinya digunakan untuk bahan cetakan.

“Kami hanya bisa pasrah dan beriktiar kepada Tuhan agar pemilu berjalan lan­car,” harap dia.

Di tempat sama, Kepala LKPP Hendrar Prihadi senang dan bersyukur karena bisa terlibat langsung dalam penyeleng­garaan Pemilu 2024. Khususnya, dalam konsolidasi pengadaan barang dan jasa. Sebab, event pemilu pasti akan disorot dan dilihat masyarakat.

“Mudah-mudahan berjalan lancar dan kemanfaatanya dirasakan oleh bangsa dan negara,” harap Hendi-sapaan akrabnya.

Baca juga : Industri Pertahanan Kita Belum Bangkit

Hendi berharap, momentum Pemilu 2024 bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia, melalui belanja kebutuhan logistik, kampanye hingga alat peraga kampanye. Bila hal ini bisa dikelola dengan baik, maka manfaatnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Selasa 19/9/2023 dengan judul Kontrak Pengadaan Logistik Diteken, Isu Tunda Pemilu, Basi

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.