Lawan Ketidaknektralan, Mahfud: 14 Februari Adalah Pengadilan Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyerahkan masyarakat untuk menilai atas netralitas pejabat Pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Yang jelas, tegas Mahfud, Pilpres adalah momentum bagi rakyat untuk memberi pengadilan dengan memilih pemimpin yang mereka yakini dapat menyelamatkan Indonesia.

"Ya biar masyarakat menilai. Saya minta masyarakat kalau ingin ikut menyelamatkan negara ini, pada tanggal 14 Februari, berilah pengadilan rakyat untuk menentukan pilihan yang sesuai hati nurani," kata Mahfud.

Hal itu diungkapkan Menko Polhukam di forum Tabrak Prof! di sebuah warung kopi di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam.

Baca juga : Mahfud: Bansos Kewajiban Konstitusi, Bukan Kemurahan Hati Pemerintah

Dia menambahkan, kontestasi Pilpres 2024 saat ini sudah tidak imbang. Sejumlah menteri yang tak terkait politik jadi tim sukses pasangan calon (paslon).

"Pihak lain tampak menggunakan jabatan, yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak berkaitan dengan politik malah jadi tim sukses (paslon tertentu)," ungkap Mahfud.

Diceritakan, sejak 3 bulan terakhir sudah tidak menggunakan fasilitas negara. Mahfud menegaskan tetap berkantor di Kemenko Polhukam dan menyelesaikan tumpukan surat-surat dan berbagai pekerjaan.

Saat ke daerah-daerah, dia juga tidak pernah meminta ajudannya menghubungi kepala daerah yang kenal dekat dengannya ataupun dari Polri/TNI yang juga jadi pimpinan di daerah.

Baca juga : Forum Tabrak Prof Semarang Jadi Ajang Konsultasi Hukum Ke Mahfud MD

Mahfud pun mengimbau, publik memilih pemimpin yang tidak menggunakan kekuasaan untuk meraih kemenangan.

"Semua yang diberikan kepada rakyat itu adalah milik negara," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Seperti diketahui, netralitas Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 dipertanyakan banyak pihak. Dalam pernyataan terbarunya, Jokowi menyebut Presiden boleh berkampanye, boleh juga memihak.

"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Baca juga : Makan Siang Bareng Aktivis Perempuan, Mahfud Dicurhati Ketidakadilan

Kata dia, pejabat publik sekaligus pejabat politik, wajar memihak. "Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," sambungnya.

Namun, ia mengatakan, yang penting, pejabat tersebut tidak menggunakan fasilitas negara. "Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.