Dark/Light Mode

Mendagri: Pers Dapat Antisipasi Manipulasi Suara Pemilu

Senin, 19 Februari 2024 15:31 WIB
Mendagri Tito Karnavian (kedua kanan) menerima cendera mata dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendri Ch Bangun (kedua kiri) didampingi Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (kanan) dan tokoh pewarta Ninuk Mardiana dalam acara Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional di Jakarta, Senin (19/2). (Foto: Antara)
Mendagri Tito Karnavian (kedua kanan) menerima cendera mata dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendri Ch Bangun (kedua kiri) didampingi Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (kanan) dan tokoh pewarta Ninuk Mardiana dalam acara Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional di Jakarta, Senin (19/2). (Foto: Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai, media massa memiliki hak dan kewajiban untuk mengontrol penghitungan suara Pemilu 2024 agar prosesnya berjalan secara transparan. Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional, di Jakarta, Senin (19/2).

Tito menerangkan, penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga nasional. Dalam proses ini, pers dapat mengawasi untuk mencegah manipulasi hasil Pemilu.

"Kita tahu prosesnya berjenjang, dari bawah, dari TPS bisa diikuti. Jejaring media (untuk mengawasi) sangat kuat," kata Tito.

Baca juga : Mewaspadai Perang Cyber Hasil Pemilu 2024

Dia mengatakan, pers merupakan pilar keempat demokrasi. Jika penghitungan suara sudah diawasi oleh pers, hasilnya dapat diterima oleh publik.

Tito menuturkan, Pemilu di Indonesia merupakan Pemilu terbesar di dunia dengan proses yang rumit. Sebab, Pemilu Indonesia menerapkan sistem memilih langsung dengan jumlah pemilih lebih dari 200 juta orang dalam satu hari.

"Pemilu 14 Februari adalah one most complicated in the world. Kenapa? Harus mendistribusikan suara dalam waktu cepat di gunung, di pantai, di pulau-pulau, dan di hutan," kata dia.

Baca juga : Haidar Alwi: Audit Sirekap KPU Tak Akan Ubah Hasil Pemilu

Selain itu, menurut dia, pencoblosan bukan hanya calon presiden, tapi juga calon anggota legislatif, mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, hingga DPD RI.

Maka dari itu, dia menilai penyelenggaraan Pemilu pasti diiringi dengan hal-hal yang kurang sempurna. Oleh karena itu, pers harus menyampaikan pemberitaan yang objektif jika menemukan masalah-masalah dalam tahapan Pemilu.

Di samping itu, kata dia, pers di Indonesia memiliki tantangan, yakni media sosial yang keberadaannya tidak bisa dilawan. Bahkan, dia menyebut ada penelitian yang memprediksi bahwa media sosial bakal lebih berpengaruh ketimbang media konvensional.

Baca juga : R Haidar Alwi Ajak Masyarakat Waspadai Propaganda Pemilu Curang

Untuk itu, Tito berharap pers benar-benar menyajikan fakta agar tetap dipercaya publik. "Memberitakan berita yang fakta, bukan yang sekadar opini, apalagi opini yang dijahit-jahit," kata Mendagri.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.