Pemilu Digital Dinilai Gagal

RM.id  Rakyat Merdeka - KPU lagi disorot rame-rame. Pasalnya, Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dibanggakan lembaga penyelenggara Pemilu itu banyak bermasalah. Gara-gara masalah Sirekap, Pemilu digital dinilai gagal.

Sorotan itu berawal masyarakat yang ingin mengetahui secara riil hasil Pilpres dan Pemilu membuka laman Sirekap KPU. Namun, banyak kendalanya. Seperti down dan lemot saat dilihat.

Bahkan banyak caleg yang mengeluhkan penghitungan melalui Sirekap. Sebab, suara mereka bisa tiba-tiba turun.

Baca juga : Dunia Usaha Senang, Pilpres Cuma 1 Putaran

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai, KPU kurang serius mempersiapkan Sirekap. Akhirnya, timbul banyak masalah.

Padahal, Sirekap bukan pertama kali digunakan tahun ini, tetapi telah berjalan sejak Pemilu 2014 dan 2019. Menurutnya, kompleksitas dalam Pemilu 2024 tidak dapat dijadikan alasan timbulnya kesalahan-kesalahan dalam Sirekap.

“Karena kan justru teknologi itu untuk mengurai kompleksitas dan beban kerja teknis yang dihadapi oleh petugas di TPS,” kata Titi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).

Baca juga : Idham Holik: Jika Tidak Akurat Kami Akan Perbaiki

Ia juga menyoroti sikap KPU yang kurang responsif dalam menanggapi temuan atau laporan dari masyarakat terkait Sirekap. Dampaknya, banyak spekulasi di masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi data Pemilu 2024.

“Saya dapat pengakuan dari sejumlah KPPS yang mereka merasa stres, tertekan, karena harus menunggu waktu lama setelah selesai penghitungan suara untuk bisa mengakses dan mengunggah data ke Sirekap,” ungkapnya.

Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyarankan, agar Sirekap diaudit oleh lembaga independen agar tak dicurigai. Sebeb, KPU mengklaim sudah melakukan audit terhadap aplikasi rekapitulasi suara Pemilu itu melalui lembaga berwenang.

Baca juga : Saleh Partaonan Daulay: Sirekap Pemilu 2024 Menunjukkan Keanehan

“Karena ini soal politik dan kepercayaan publik, harus lembaga independen, para ahli IT dari berbagai perguruan tinggi, itu diaudit. Kalau lembaga yang berwenang nanti yang punya pemerintah lagi yang sudah dicurigai kan selama ini,” usul Mahfud di Kantor MMD Initiative, Jakarta, Selasa (20/2/2024).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.