Alasan Ahli Sebut KPU Tak Bersalah Di Kasus Dugaan Kebocoran Data DPT

RM.id  Rakyat Merdeka - Chairman Communication & Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bersalah dalam kasus dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024.

Pandangan itu disampaikan Pratama saat menjadi ahli di sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 4-PKE-DKPP/I/2024, Rabu (28/8).

Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, Pratama menyebutkan bahwa KPU sudah menerapkan semua prosedur dan standar keamanan perlindungan data sebagaimana mestinya.

"Apakah KPU salah? Menurut saya, tidak," tegas Pratama.

Baca juga : Ini Jurus Bela Diri KPU Di Sidang DKPP Terkait Kasus Dugaan Kebocoran DPT 2024

Akan tetapi, ia meyakini bahwa data pribadi yang diklaim peretas sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2024, yang bocor dari Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU adalah benar adanya.

Untuk itu, ia meminta KPU untuk berbesar hati mengakui dan menyampaikan permohonan maaf kepada publik.

"Apakah datanya bocor? Iya. Karena data yang keluar itu data yang terverifikasi dari data DPT 2024," tutur Pradana.

Ia menllai, KPU adalah korban. Karena sebaik apapun sistem keamanan yang dibangun di dunia, tetap saja akan ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh peretas untuk membobolnya.

Baca juga : Disidang DKPP, Pengadu Minta Komisioner KPU Dipecat Terkait Dugaan Kebocoran DPT

"Enggak ada yang berani ngomong saya ini adalah yang paling hebat, sistem saya sudah yang paling hebat, saya memiliki orang hebat, sehingga sistem saya ini dengan 7 lapis pengamanan tidak akan diretas. Itu impossible," tegasnya.

"Karena di atas langit, pasti ada langit lagi. Begitu juga dengan masalah security," sambungnya.

Kondisi yang sama, kata Pratama juga masih berlaku setelah sistem keamanan data di KPU telah di-assessment dan dinyatakan aman oleh BSSN.

"Apakah itu berarti pasti aman? No. Belum tentu itu aman karena akan ditemukan celah-celah keamanan baru yang itu di luar perkiraan kita, yang itu untuk dilakukan penyerangan," terangnya.

Baca juga : Badan Geologi Minta Bangunan Di Banten Gunakan Kontruksi Tahan Gempa

Seperti diketahui, akhir tahun 2023 lalu, KPU dihebohkan oleh dugaan bocornya ratusan juta data pribadi DPT 2024, setelah dijual oleh akun Jimbo di Breachforum. Data itu dijual seharga 74 ribu dolar AS atau sekitar Rp 1,2 miliar. Untuk meyakinkan pembeli, hacker ini juga membagikan 500 ribu data sampel secara gratis.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.