Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - 4 menteri telah menerima undangan dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024). Mereka menyatakan siap hadir dan memberikan keterangan seterang-terangnya tentang heboh bansos saat Pemilu.
4 menteri itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Mereka akan dimintai keterangan terkait penyaluran bansos di tahun politik yang dipersoalkan dua penggugat. Yakni, Paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi, Yustinus Prastowo menuturkan, Sri Mulyani telah menerima undangan panggilan sidang dari MK. Undangan itu diterima Sri Mul, Selasa (2/4/2024) malam.
"Surat panggilan sidang sudah diterima kemarin malam," kata Yustinus, dalam keterangannya, Rabu (3/4/2024).
Yustinus menambahkan, di surat panggilan itu, Sri Mul diminta memberikan keterangan pada hari Jumat, 5 Oktober 2024. Dia memastikan, Sri Mul siap hadir.
"Bu Menteri (Sri Mulyani) dijadwalkan menghadiri panggilan MK di sidang sengketa Pemilu Jumat 5 April 2024 pukul 08.00 WIB," jelas Yustinus.
Hal senada juga diungkapkan Airlangga Hartarto. Menko Perekonomian itu mengaku telah menerima surat undangan panggilan dari MK, di waktu yang sama, seperti Sri Mul.
Baca juga : Siap Hadiri Sidang MK, Menko Muhadjir Sudah Izin Presiden
Namun, Airlangga belum mengetahui jelas terkait materi yang akan digali. Pasalnya, di undangan MK tak menerangkan topik yang akan digali oleh majelis hakim.
"Hanya undangan umum saja, topiknya tidak disebutkan," ucap Airlangga.
Airlangga menduga, kesaksian dirinya dan tiga menteri lailn terkait dengan tugas Pemerintah dalam memakai dana APBN.
"Apa yang dari Pemerintah tentu kita akan jelaskan mengenai mekanisme APBN, kemudian bicara bansos (bantuan sosial) bicara perlinsos (perlindungan sosial). Bicara yang sifatnya pemerintahan saja," ujar ketua umum partai Golkar itu.
Saat disinggung soal bansos, Airlangga menjawab diplomatis. Ia berkata, penyaluran bansos merupakan tugas Pemerintah.
"Tentu apa yang sudah menjadi tugas Pemerintah dan amanat undang-undang, Pemerintah akan menjalankan," tandasnya.
Apa sudah dapat izin Presiden untuk menghadiri sidang MK? Ketua Umum Partai Golkar ini, menegaskan Presiden mendukung langkah MK yang memanggil empat menterinya untuk memberikan keterangan. Artinya, Presiden Jokowi telah merestui para menterinya untuk menghadiri panggilan MK.
"Sudah disampaikan untuk hadir," kata Airlangga.
Baca juga : BSI Genjot Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Di IKN
Karena itu, dirinya bersedia hadir memberi keterangan pada sidang besok. "Ya insya Allah saya hadir, undangan sudah saya terima tadi malam," tutur Airlangga.
Begitu juga dengan Muhadjir Effendy. Dia mengaku sudah menerima undangan dan siap untuk hadir. "Iyalah, wong diundang, mosok, apalagi kalau kalian yang ngundang, pasti hadir saya," sebut Muhadjir, usai Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2024, di Lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).
Saking semangatnya memberikan keterangan di MK, Muhadjir rela membatalkan kunjungan kerjanya ke Mesir. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, lebih memilih berangkat ke MK daripada ke Mesir.
"Mestinya saya harus ke Mesir, mengantar bantuan yang dilepas oleh Bapak Presiden, tapi karena ada panggilan dari MK, tadi malam, jadi kami putuskan untuk memenuhi panggilan," jelas Muhadjir.
Muhadjir juga mengaku telah mendapat izin dari Presiden Jokowi. "Iyalah (wajib lapor), kan pembantu Presiden. Presiden kan juga sudah tahu. Diizinkan (untuk hadir ke MK)," imbuh dia.
Sebelumnya, Mensos Risma memastikan bakal hadir jika telah menerima undangan panggilan dari MK. Dirinya siap memberikan keterangan jika diperlukan. "Kalau (undangannya) sudah saya terima, ya saya datang lah," kata Risma di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (2/4/2024).
Presiden Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini buka-bukaan pada sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Apa tanggapan Presiden? Ditanya soal 4 anak buahnya yang dipanggil MK, Jokowi mendorong semuanya untuk menjelaskan apa yang mereka kerjakan di pemerintahan. Dia tak membatasi apa yang boleh disampaikan para menteri.
Baca juga : Soal Kapolda Bakal Bersaksi Di MK, Haidar Alwi: Cuma Gertakan
"Kalau Bu Menteri Keuangan mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya, lah," beber Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Ia memastikan Sri Mulyani dkk akan hadir dalam sidang MK besok. Jokowi juga meminta awak media massa bersabar menunggu penjelasan para menteri.
"Semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir hari Jumat," terang Presiden.
Sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo mengatakan berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim, pihaknya akan menjadwalkan pemanggilan empat menteri KIM untuk hadir di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Kepada para pihak perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan rapat," ujar Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
