Gelar Pilwalkot, KPU Kota Depok Usulin Dana 120 M

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok berencana mengajukan anggaran Rp 120 miliar untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) setempat 2024. Rancangan anggaran ini naik Rp 60 miliar dibanding Pilkada 2020.

“Walau sifatnya pengajuan masih akan ada pendalaman, pembahasan dan pengkajian dari Tim Anggaran Daerah dan DPRD,” ujar Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna, kemarin.

Dia mengatakan, untuk gelaran Pilkada 2024, KPU Kota Depok memang berkewajiban mengusulkan rancangan anggaran kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat karena bersumber dari APBD. Hal ini, berbeda dengan anggaran untuk Pemilihan Presiden, DPR, DPRD dan DPD, karena pendanaan Pemilu akan bersumber dari APBN.

Baca juga : Bukan Dipecat, 21 ASN Diturunkan Pangkatnya

Nana menyebut, anggaran Rp 120 miliar untuk Pilkada Kota Depok memang naik. Ini karena pihaknya menggunakan skenario bahwa tahapan Pilkada masih berlangsung saat pandemi Covid-19.

Terkait jadwal, Nana menyebut, KPU Pusat, DPR dan Pemerintah Pusat telah sepakat melakukan pemungutan suara Pemilu Pilpres, Pileg DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota digelar 14 Februari 2024. Sedangkan Pilkada Serentak Pemilihan akan dilaksanakan 27 November 2024

“Pasca sudah ketok palu tanggal pencoblosan, langkah selanjutnya adalah menyusun jadwal program dan tahapan. Itu sedang dipersiapkan pimpinan kami di pusat,” ujarnya.

Baca juga : Anggaran Pilkada Dan Pemilu Harus Dievaluasi Dan Diawasi

Pria kelahiran Bogor 42 tahun silam ini menjelaskan, proses tahapan Pemilu atau Pilkada setidaknya mencakup 12 item. Beberapa di antaranya adalah penyusunan regulasi, sosialisasi, pencalonan, pendaftaran partai politik, pemutakhiran data pemilih, penyusunan anggaran, rekrutmen badan ad hoc penyelenggara di tingkat bawah dan hal-hal berkaitan kebutuhan logistik.

Nana juga menjelaskan, pada Pemilu 2024 kemungkinan akan ada partai baru berpartisipasi di Kota Depok. Partai baru yang sudah menemui KPU Depok adalah Partai Gelora, Partai Prima dan Partai Ummat. “Ketiga partai ini akan kami verifikasi,” ujarnya.

Proses verifikasi dimaksud yakni verifikasi administrasi yang mewajibkan jumlah anggota minimal 1.000 kepala per kabupaten atau kota. Setelahnya, ada verifikasi pengurus yang mengharuskan ada 30 persen keterwakilan perempuan dan verifikasi faktual perihal kantor atau sekretariat.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.