Enam Pj Gubernur Di Papua Kudu Mundur Jauh-jauh Hari

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan enam Penjabat (Pj) Gubernur di tanah Papua bersikap profesional dan berintegritas menjalankan tugasnya di daerah. Kalau mau mengikuti gelaran Pilkada 2024, kudu mengundurkan diri jauh-jauh hari.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo di sela-sela kunjungan kerjanya di Merauke, Papua Selatan, kemarin.

John menyampaikan, para Pj Gubernur di enam provinsi di tanah Papua kalau mau berpolitik, seperti Pilkada 2024, mereka harus mundur jauh-jauh hari.

“Kalau penjabat statusnya terikat ASN (Aparatur Sipil Negara). Secara hirarki politiknya tidak diperbolehkan,” ujarnya.

Baca juga : Gibran: Yang Merestui Bukan Saya, Tapi Warga

Menurut John, Pj kepala daerahdapat diberikan waktu untuk mengundurkan diri. Tepatnya usai mensukseskan Pileg dan Pilpres pada Februari 2024.

“Tapi harapan saya, niatnya tidak sampai ke sana. Karena mereka harus fokus menata Daerah Otonom Baru (DOB) yang baru dibentuk,” ujarnya.

Menurutnya, ada 12 tugas yang harus dikerjakan seorang Pj Gubernur. Antara lain, me­nyelesaikan calon lahan pusat pemerintahan provinsi. Sebab, jika lahan Pemerintah belum diselesaikan, maka Kementerian PUPR tidak dapatmengerjakan insfrastruktur dengan cepat.

Terpisah, Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menegaskan, saat ini dirinya fokus pada tugas yang dipercayakan negara ssbagai Pj Gubernur Papua Barat. Dirinya belum memikirkan soal Pilkada.

Baca juga : Kasus Lukas Enembe, KPK Garap Plh Gubernur Papua

“Terima kasih untuk aspirasi spontan dari Bapak dan Ibu sekalian. Saya paham aspirasi yang saudara berikan. Status sayasekarang sebagai Pj Gubernur Papua Barat untuk menjalankan tugas negara. Tentu saya tidak bisa menjawab ya atau tidak. Itu kita tinggal berdoa saja,” jelasnya.

Paulus juga meminta agar generasi muda Papua wajib menjunjung tinggi nilai persau­daraan, toleransi dengan selalu menyaring informasi beserta sumber terpercaya. Ini penting agar mereka tidak mudah ter­provokasi hoax di masa pemilu dan pilkada.

“Apabila ada informasi sesat yang pengaruhi hidup bersama, jangan kacau, jangan gugup atau terpengaruh terhadap informasi itu. Tanyakan kepada TNI/Polri, Pemerintah, Forkopimda dan masyarakat,” pesannya.

Diketahui, Pulau Papua tahun 2022 mengalami pemekaran yang menghasilkan 4 provinsi baru di Papua. Sebelumnya, di Pulau Papua hanya 2 provinsi, yaitu Provinsi Papua yang beribukota di Kota Jayapura, dan Papua Barat yang beribukota di Kota Manokwari.

Baca juga : Mau Maju Pilgub Riau 2024, Bupati Meranti Pakai Duit Korupsi Buat Safari Politik

Keempat provinsi baru yang ada di Papua, yakni Papua Barat Daya yang beribukota di Kota Sorong, Papua Tengah yang beribukota di Kota Nabire, Papua Pegunungan yang beribukota di Kabupaten Jayawijaya, dan Papua Selatan yang beribukota di Kota Merauke. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.