KPK Dan Bawaslu Diminta Rajin Pelototi Petahana

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memperdalam motif atau tujuan Bupati Kutai Timur (Kutim), Ismunandar menerima uang suap dari Aditya dan Deky. 

Pasalnya, biaya kampanye Pilkada 2020 sebetulnya tidak besar karena dalam situasi pandemi Covid-19.

Diketahui, KPK belum lama ini melakukan OTT kepada Ismunandar. Mantan kader Nasdem itu diduga menerima uang dari dua penyuap yang tak lain adalah kontraktor langganan Pemkab Kutim, Aditya dan Deky. 

Dari Aditya Rp 550 juta dan Deky Rp 2,1 miliar. Dari pengembangan awal, lembaga anti rasuah menduga uang yang diberikan kepada Ismunandar akan dipergunakan untuk biaya kamapnyenya di Pilkada 2020. 

Sebagai imbalannya, mantan kader Nasdem itu akan mempermudah tender proyek untuk penyuapnya. Terkait hal ini, Koordintaor Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Alawan Ola Riantoby, mengaku, ragu bila dana Rp 2,1 miliar dipergunakan untuk tambahan dana kampanye. 

Pasalnya, di masa pandemi Covid-19, KPU telah melakukan sejumah pembatasan dalam berkampanye dan mendorong penggunaan platform daring untuk sosialisasi peserta pilkada. 

Baca juga : Istri Bupati Kutai Timur Yang Terciduk OTT KPK, Jabat Ketua DPRD

“Logikanya, bila ada pembatasan di sana-sini, kemudian didorong juga untuk bersosialisasi secara daring, ongkos kampanye pilkada 2020 lebih sedikit dong,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka. 

Menurut Alwan, ada baiknya KPK memperdalam tujuan Bupati Petahana Kutim menerima uang suap. Bila perlu lembaga anti rasuah melibatkan Bawaslu untuk mengorek keterangan tersangka. 

Pelibatan Bawaslu cukup penting, sebut Alawan, karena bila uang suap itu benar akan digunakan untuk membiayai pilkada maka pengawasan pilkada harus diperketat meskipun di masa pandemi. 

Namun, bila uang itu digunakan untuk keperluan di luar kampanye, ini bisa jadi alarm bagi penegak hukum untuk mulai mengetatkan pengawasan pada para petahana. 

Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggaraini punya pendapat lain. Dia meyakini, uang suap untuk petahana masih ada kaitannya dengan kegiatan politik elektoral. 

Kemungkinan pertama, sebut dia, Ismunandar akan menggunakan uang suap itu untuk membangun citranya selama masa pilkada. Tindakan ini sangat mungkin dilakukan, bila si berangkutan merasa citranya buruk karena kinerjanya yang jelek selama memerintah. 

Baca juga : Politisi Golkar Minta Tak Ada Pembatasan

“Umumnya petahana itu punya keuntungan elektoral. Apalagi di masa Covid ini biaya kampanye pasti lebih sedikit. Jadi, kalau masih saja menerima suap untuk membiayai kampanye pasti ada yang salah dari dirinya. Bisa jadi kinerjanya buruk, sehingga uang itu akan digunakan untuk membangun citranya,” ujarnya. 

Kemungkinan kedua, lanjut Titi, uang itu akan dipergunakan untuk serangan fajar. Hal ini mungkin saja dilakukan bila upaya untuk menutupi kegagalan pemerintahnnya melalui pencitraan ternyata gagal. 

Kemungkinan ketiga, tambah Titi, uang itu akan dipergunakan untuk membayar mahar politik pencalonan. 

Mahfum saja, untuk maju dari jalur parpol sekaligus memantapkan kemenangan maka dibutuhkan koalisi yang banyak. Hal ini tentu saja membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. 

“Bisa saja juga untuk mahar politik,”ujarnya. Sekalipun begitu, untuk membuktikan dugaan-dugaan itu maka KPK harus memperdalam keterangan tersangka. Ini penting untuk membuktikan keterangan awal si bersangkutan. 

Sementara, Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, mengatakan bahwa Ismunandar telah dipecat dari keanggotan partai besutan Surya Paloh.

Baca juga : Bukopin Raih Technical Assistance Dari Bank Pelat Merah

Ini dilakukan setelah KPK menetapkan Ismunandar sebagai tersangka kasus suap terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutim pada 2019-2020. 

Kini, NasDem mencari sosok baru pengganti Ismunandar untuk diusung sebagai calon bupati Kutai Timur (Kutim) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang. “Tidak mungkin dia kami calonkan. 

Dia sudah menjadi tersangka.Tapi tidak kemudian membuat NasDem itu tidak ikut dalam pesta demokrasi ini. Kami kini sedang mendiskusikan kader yang kira-kira diharapkan masyarakat, kemudian kami calonkan di sana,” tandasnya. [SSL]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.