Dark/Light Mode

Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketakutan Gus Mus Terjadi Di Acara Menantu Presiden

Senin, 28 September 2020 06:59 WIB
KH Mustofa Bisri. (Gus Mus). (Foto: Instagram)
KH Mustofa Bisri. (Gus Mus). (Foto: Instagram)

 Sebelumnya 
Dia menuding, kejadian ini karena kurangnya edukasi yang dilakukan Dinas Kesehatan kota Medan. Kejadian ini juga dicatat Bawaslu kota Medan sebagai pelanggaran standar protokol kesehatan. “Yang kita terima itu, yang mendominasi dari kubu 02 yang masih banyak yang berserakan, atau tidak memenuhi protokol kesehatan,” ungkap ketua Bawaslu Medan, Payung Harahap, kemarin.

Dia menduga, pelanggaran itu karena Tim kampanye Bobby -Aulia kurang persiapan. Sebaliknya, tidak ditemukan pelanggaran dalam kampanye pasangan Akhyar Nasution Salman Alfarisi. “Jadi istilahnya, mereka masih tidak terlalu ramai, dan kita lihat dari foto mereka jaga jaraklah dan jumlahnya tidak terlalu ramai,” kata Payung.

Baca juga : DKI Kantongi 4,6 Miliar Dari Hasil Denda PSBB

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengulas kenapa pelanggaran protokol kesehatan masih saja terjadi. Menurutnya, Pilkada adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta, tidak akan berlaku protokol ketat. Yang ada hanya pembatasan. “Kalau anda bikin pesta, batasnya sampai sekian, batasnya nggak boleh bawa narkoba, senjata, nggak boleh mabok. Itu batas. Tapi kalau protokol ketat, yang namanya pesta itu susah. kan dasarnya seperti itu,” terang pria yang akrab disapa Hensat ini, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Dia meminta kejadian ini ditindak tegas. Mengingat, kampanye baru saja berlangsung. Menurut Hensat, jika pelanggaran yang dilakukan pasangan menantu Jokowi tidak ditindak, maka pelanggar seperti ini akan terus berlangsung hingga Desember.

Baca juga : Tak Ada Ampun, Tempat Usaha Langgar Protokol Kesehatan Langsung Disegel

Dia pun setuju, bila kekhawatiran ulama selevel Gus Mus akan terus terjadi di Pilkada. Menurutnya, penerapan protokol kesehatan memang hanya ada di tingkat pusat. Beda halnya di lapangan.

Pengawasan terbukti sulit. apalagi jika paslon didukung banyak partai. “Apa yang disampaikan Gus Mus, harus benar-benar ditelaah oleh pemerintah. Sekarang pilihannya, kalo memang ingin suara rakyat, bila suara rakyat dibutuhkan, maka suara rakyat harus didengarkan. Kan butuh, maka dengerin dong,” pintanya.

Baca juga : Menkes Ingatkan Lagi Lansia Rawan Terpapar Covid-19

Dia tetap konsisten pada gagasannya soal Pilkada. Yakni, lanjut di sebagian daerah, dan tunda sebagian lainnya. Maksudnya, Pilkada boleh berlangsung jika suatu daerah berwarna hijau, alias sudah bisa mengendalikan pandemi. Sedangkan yang masih merah, harus ditunda, setidaknya sampai Satgas Covid-19 mengevaluasi daerah tersebut. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.