Dark/Light Mode

Ahli Epidemiologi Griffith University Australia, Dicky Budiman

Catat Ya, Ini Uji Klinis, Bukan Uji Nasionalisme

Senin, 19 April 2021 07:03 WIB
Ahli Epidemiologi Griffith University Australia, Dicky Budiman (Foto:Istimewa)
Ahli Epidemiologi Griffith University Australia, Dicky Budiman (Foto:Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Tak ada yang salah dengan vaksin Covid-19 produksi dalam negeri. Apa pun nama, jenis dan metodenya. Karena sejatinya, setiap penelitian serta pengembangan vaksin dan obat adalah ikhtiar membuka kemungkinan baru melawan pandemi.

Terlebih, keinginan untuk bisa memiliki dan memproduksi vaksin di dalam negeri, sebenarnya juga menjadi komitmen Presiden Jokowi. Sepanjang, vaksin tersebut dibuat dengan prosedur dan kaidah saintifik.

Sampai saat ini, ada 2 kandidat vaksin Covid yang mengemuka. Yakni, vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara.

Vaksin Merah Putih diteliti 6 lembaga negeri: Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Universitas Indonesia (UI) Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Airlangga (Unair).

Berita Terkait : Kapan Swab Test Antigen Masuk Data Covid? Jangan Kelamaan

Vaksin yang dikembangkan dengan isolat virus Covid yang bertransmisi di Indonesia dengan platform sub unit protein dan rekombinan, tengah menjalani proses uji pra klinis, dan bersiap menuju uji klinis tahap I pada akhir tahun ini.

Segala hal yang terkait uji klinis, produksi, dan pendistribusian vaksin ini, menjadi tanggung jawab BUMN farmasi, Bio Farma.

Beda dengan vaksin Merah Putih yang jalurnya on the track, vaksin Nusantara yang membawa-bawa nama mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, kini tengah menjadi polemik.

Vaksin yang digagas tim peneliti dari PT Rama Emerald Multi Sukses (Rama Pharma) bersama AIVITA Biomedical asal Amerika Serikat (AS) dan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang ini, nekat memasuki uji klinis tahap II. Padahal, tak ada lampu hijau dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Berita Terkait : Digital Tracing Kian Mendesak, Klinik Demam Harus Disegerakan

Lembaga yang dipimpin Penny Kusumastuti Lukito itu menilai, vaksin Nusantara belum memenuhi sejumlah syarat. Antara lain cara uji klinik yang baik (good clinical practical), uji konsep atau prototipe (proof of concept), praktek laboratorium yang baik (good laboratory practice), dan cara pembuatan obat yang baik (good manufacturng practice).

Namun embel-embel kata Nusantara yang melekat pada vaksin tersebut, ditafsirkan berbeda oleh sebagian orang, dan memantik keriuhan. Pemerintah, dalam hal ini BPOM, dianggap tak membuka jalan bagi pengembangan vaksin dalam negeri. Seolah tak pro nasionalisme. Persoalan pun melebar ke arah politik.

Sedikitnya 117 tokoh dan ahli Indonesia kemudian menyatakan dukungan terhadap BPOM untuk terus berjalan sesuai koridor. Karena hidup mati jutaan rakyat adalah taruhannya.

Nama Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman masuk dalam daftar tersebut. Apa yang membuat Dicky membulatkan dukungan untuk BPOM dalam polemik vaksin Nusantara ini? Bagaimana dia memandang sisi nasionalisme, yang dipantik menjadi isu sexy?

Berita Terkait : Perlu Pembatasan Lebih Besar Untuk Cegah Klaster Pilkada, Prokes 3M Saja Tak Cukup

Berikut penuturan Dicky kepada wartawan Rakyat Merdeka/RM.id, Muhammad Ade Al Kautsar.

Polemik vaksin Nusantara, belakangan makin runcing. Terutama, setelah sejumlah anggota DPR dan tokoh nasional lainnya diambil darah di RS Pusat Angkatan Darat (RSPAD) untuk sampel uji klinis tahap II. Mereka bahkan membawa isu nasionalisme dalam persoalan ini. Tak mendukung vaksin Nusantara, disebut sama artinya dengan tak mendukung karya anak bangsa. Bagaimana tanggapan Bapak?

Saya punya concern, setiap riset produk kesehatan harus memenuhi kaidah universal dan etika penelitian. Bukan cuma vaksin, tetapi juga obat dan alat kesehatan lainnya seperti alat tes. Jadi, ini bukan masalah uji nasionalisme.
 Selanjutnya