Dark/Light Mode
Sebelumnya
Skema bantuan bagi korban PHK, relaksasi, seperti pajak dan kredit bagi perusahaan perlu lebih diintensifkan.
Tentu, tidak semua perusahaan perlu mendapat relaksasi. Industri otomotif, sawit serta pertambangan misalnya, justru sekarang bisa bernafas lega karena mengalami pertumbuhan yang baik.
Baca juga : Waspadai Massa “Rindu Dendam”
Karena pasar luar negeri menggalami kelesuan, pasar dalam negeri perlu dikuatkan dan diperluas. Pasar di kawasan negara-negara Asean, juga perlu disasar.
Beruntung, “industri politik” menjelang 2024 mulai tumbuh, sehingga bisa sedikit membantu. Seperti pembuatan kaos, baliho, pasti akan marak.
Baca juga : Mencari "Lilin Sepakbola"
Namun, yang perlu diawasi serius, “industri politik” jangan justru menggerogoti APBN. Menyalahgunakan uang rakyat. Karena, biasanya, di tahun politik, semua politisi membutuhkan logistik yang tidak sedikit.
APBN harus tepat sasaran dan tepat guna. Tidak diselewengkan. Di sinilah peran aparat penegak hukum, terutama KPK.
Baca juga : Hukuman Mati Hidup Lagi
Jangan sampai, di tengah kondisi rakyat yang menjerit, terpukul karena menjadi korban badai PHK, yang “di atas” justru berpesta, bagi-bagi “kue”. Hati-hati. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
