Dark/Light Mode
Sebelumnya
Politik biaya tinggi selalu menjadi alasan utamanya. Tapi, belum tentu juga politik biaya rendah akan menjamin hilangnya korupsi dari kamus kepala daerah.
Sama dengan pegawai instansi tertentu yang gajinya sudah tinggi tapi tetap saja tergoda korupsi. Ini lebih ke soal sistem, penegakan hukum, kontrol, keserakahan dan keteladanan.
Baca juga : Mendambakan Satu Wajah KPK
Kita ambil satu contoh: keteladanan. Di negeri ini, orang hebat atau pejabat, bahkan dielu-elukan serta dicitrakan sebagai pahlawan, sangatlah banyak. Tapi, sayangnya, keteladanan sangatlah minim.
Karena minim keteladanan, kesalahan bisa dianggap sebagai kebenaran dan kewajaran. Contoh, sebelum ada kasus pegawai pajak Rafael Alun, gaya hidup mewah dan pamer beberapa pejabat, dianggap biasa.
Baca juga : Mahfud-DPR Part II, Drama Atau Konkret?
Ada yang punya klub moge, ada yang pamer liburan ke luar negeri dengan sangat mewah, ada yang pamer pesawat pribadi, macam-macam. Itu semua dianggap biasa. Wajar. Sama sekali tidak ada keteladanan. Yang terasa justru muncul semacam perlombaan. Setelah kasus Rafael Alun, kebiasaan itu dianggap tidak wajar dan tidak pantas.
Maka, kalau keteladanan masih minim, jangan kaget kalau suatu saat muncul lagi kabar OTT terhadap kepala daerah. Apalagi kalau KPK sedang on-fire. Hati-hati. Selemah-lemahnya KPK, dia masih bisa menangkap orang kuat di daerah. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
