Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Pilkada serentak akan dilaksanakan lagi tahun depan. Pilkada 2020 akan diikuti 270 daerah, yaitu 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Kita berharap mereka yang terpilih jadi kepala daerah nanti adalah tokoh-tokoh anti korupsi. Sehingga ke depan tak ada lagi gubernur atau bupati yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
Sekarang ini memang masih ada satu keputusan yang mengganjal gerakan anti korupsi, yaitu dibukanya peluang, eks napi korupsi ikut pilkada.
Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian memberlakukan syarat jeda waktu lima tahun seusai menjalani masa pidana, kita berharap tak ada satupun partai politik yang mengusung eks napi korupsi jadi calon gubernur atau bupati.
Baca juga : Copot ! Pejabat Doyan Impor
Mereka yang diusung jadi calon kepala daerah haruslah orang-orang bersih, jujur dan berintegritas. Dalam empat tahun terakhir ini, pu luhan kepala daerah kena OTT KPK. Mereka kena OTT akibat mencuri APBD atau jual beli jabatan kepala dinas.
Seorang kepala daerah seharusnya jadi motor gerakan anti korupsi. Bukannya malah jadi pelaku korupsi dan suap. Supaya yang terpilih jadi gubernur atau bupati nanti adalah tokoh-tokoh anti korupsi, maka sejak awal penjaringan, parpol mesti mengutamakan aspek anti korupsi.
Artinya bukan hanya eks napi korupsi, mereka yang pernah terseret kasus pencurian uang negara, hendaknya juga tidak diajukan sebagai calon kepala daerah.
Baca juga : Ayo Potong Calo Investasi
Dalam mengusung calon gubernur atau bupati, parpol hendaknya tak meminta mahar. Karena bukan mustahil, faktor mahar inilah yang kemudian mendorong seorang kepala daerah melakukan korupsi.
Jadi kepala daerah itu banyak godaannya. Mulai iming-iming dari para makelar izin sampai komisi yang ditawarkan kontraktor pembangunan jalan. Kalau gubernurnya bukan tokoh anti korupsi, biasanya akan tergoda rayuan para makelar. Sekali tergoda, seorang kepala daerah biasanya akan terus masuk dalam arena permainan mereka.
Bahkan, tidak sedikit yang kemudian menjalin hubungan kotor dengan oknum anggota DPRD. Di sini mereka memainkan APBD demi keuntungan pribadi. Para pemain inilah yang kemudian kena OTT KPK.
Baca juga : Jangan Ganggu Dunia Bisnis
Daerah yang gubernur atau wali kotanya jujur dan anti korupsi, biasanya kotanya bersih, jalan rayanya mulus serta rakyatnya lebih sejahtera.
Oleh karena itu, supaya daerah maju dan rakyatnya hidup lebih layak, maka pilihlah calon gubernur, bupati dan wali kota yang anti korupsi. Untuk ini, sejak awal parpol harus menyingkirkan calon-calon kepala daerah yang rekam jejaknya buruk. ***
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
