Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Awal tahun ini bukan hari yang cerah buat Yasonna Laoly. Pertama, dia didemo warga Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kedua, Menteri Hukum dan HAM ini “disentil” Presiden Jokowi karena simpang siur info soal keberadaan Harun Masiku.
Soal “Tanjung Priok dan kriminalitas”, Yasonna sudah minta maaf. Tampaknya selesai. Tak berlanjut. Yang kedua, soal Harun Masiku, sepertinya akan panjang.
Walau tak secara spesifik menyebut Yasonna, Presiden meminta seluruh menterinya untuk berhati-hati menyampaikan pernyataan di depan publik.
Permintaan supaya hati-hati ini disampaikan Presiden Jokowi kemarin ketika ditanya mengenai simpang siur keberadaan eks caleg PDI-P yang sudah menjadi tersangka KPK, Harun Masiku.
Baca juga : TVRI, Buaya, dan Bola
Sebelumnya, Yasonna mengatakan bahwa Harun berada di luar negeri saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Namun, belakangan, Dirjen Imigrasi meralat bahwa Harun sudah kembali ke Indonesia sejak 7 Januari 2020. Sejak OTT pada 8 Januari, sampai sekarang, Harun masih buron .
Sebelumnya juga beredar kabar bahwa Harun Masiku ikut dikejar saat proses OTT yang dilakukan KPK. Tapi, setelah OTT itu, Yasonna, juga KPK, menyebut Harun tak berada di Indonesia. Dia masih di luar negeri.
Ada yang menilai, ini persoalan serius. Di beberapa negara, kekeliruan semacam ini taruhannya mundur dari jabatan.
Baca juga : Politik Gantian, Seperti Sepak Bola
Apalagi sebelumnya, Yasonna dituduh memiliki konflik kepentingan ketika hadir di KPK bersama pengurus PDIP.
Yasonna mestinya “menjaga jarak” ideal dalam kasus Harun Masiku. Karena, dampaknya bisa membebani Presiden Jokowi.
Ini menjadi pelajaran berharga bagi para menteri lain yang juga berasal dari parpol. Selain hati-hati mengeluarkan pernyataan, juga perlu “menjaga jarak” ideal dengan parpolnya masing-masing.
Awalnya, dulu, Presiden Jokowi sebenarnya punya cita-cita ideal dengan tidak terlalu terikat dengan parpol-parpol. Tapi realitas politik tak bisa dihindari. Parpol-parpol harus diakomodir.
Baca juga : Taji dan Nyali KPK
Sekarang, tinggal bagaimana parpol-parpol tersebut menjaga kepercayaan yang diberikan Presiden. Jangan justru membebani atau menjerumuskan Presiden. Karena, kebijakan menteri, bisa mencerminkan kebijakan Presiden juga.
Sekarang kembali ke pertanyaan: ke mana dan di mana Harun Masiku? Kalau ini ditanyakan kembali ke Yasonna, dia pasti akan lebih hati-hati menjawab. Tak mau terpeleset lagi.
Kalau ditanyakan ke rakyat, rakyat pasti lebih bingung lagi. Mungkin rakyat akan diam saja. Kenapa? Karena mereka tak bisa lagi bersuara. Suaranya hilang, dibawa “kabur” para politisi yang datang dengan janji-janji saat pemilu dan sampai sekarang belum kembali.(*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
